Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Firmansyah Ph.D, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan pejabat universitas negeri terkait biaya kuliah. Pasalanya, ini berkaitan erat dengan kualitas mahasiswa sekaligus daya saing dengan perguruan tinggi swasta dan luar negeri.

“Saya masih ingat pernah menemukan kasus anak menteri membayar Rp 250 ribu per semester. Ini tidak adil kok bayarannya sama,” kata Firmanzah yang menyoroti penyamarataan biaya kuliah antara siswa mampu dan tidak mampu. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan subsidi lebih banyak ke PTN. “National University of Singapore (NUS) saja memilki dana riset di 2008 sebesar Rp 4,1 triliun. Di sisi lain, Universitas Indonesia memiliki dana operasional Rp 1,2 triliun. Dana itu juga digunakan untuk beli lampu di kelas.”

Firmanzah menilai, jika pemerintah konsekuen maka tidak seharusnya menyerahkan biaya operasional pendidikan sepenuhnya ke perguruan tinggi. Jika tidak begitu, maka wajar saja persoalan komersialisasi kerap muncul. “Untuk mencapai peringkat tinggi sesuai permintaan pemerintah dan masyarakat, suatu universitas harus menyiapkan dana besar untuk biaya penelitian, konferensi internasional dan berlangganan jurnal penelitian yang mahal,” ujar Firmansyah yang menilai kondisi PTN saat ini sangat ironis.

Ada banyak institusi yang bekerjasama dengan UI dalam program pengembangan kampus tanpa membebankan biaya pembangunan pada mahasiswa. Firmansyah menyontohkan pembangunan Auditorium UI saja hampir sekitar Rp 2 miliar oleh Bank Mandiri. Bahkan para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni FE UI (Iluni FE UI), mengelola reksadana yang dinamakan Makara Prima untuk menyokong dana pembangunan dan operasional kampus.

Persatuan Orang Tua mahasiswa juga menggalang dana. Salah satunya adalah turnamen golf. Tahun lalu turnamen tersebut mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 700 juta. Uang sebesar itu akan dipakai untuk membiayai kegiatan mahasiswa, fasilitas ruangan beserta perlengakapannya.

Firmanzah menyarankan, pemerintah harus membuat patokan biaya kuliah dan menanggung ‘sisa’ biaya lain. Misalnya, SPP tidak boleh lebih dari Rp 1 Juta,” Fiz merujuk pada pendidikan Master dan Doktor di Perancis. Saat itu, dalam setahun biaya per semester ika dikonversi pada mata uang Rupiah, hanya Rp 5 Juta. Biaya riilnya bisa mencapai 15 Ribu Euro, hampir Rp 160 Juta. Itu semua siapa yang menanggung? Pemerintah Perancis. “Dekan di sana tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mencari uang. Tinggal memikirkan kualitas pendidikan,” tegas Fiz. (Acha)