Mengukir Prestasi di Daerah

Belakangan ini, Joko Widodo lebih sibuk dari biasanya. Walikota Solo yang akrab dipanggil Jokowi ini ini kerap diundang sebagai penceramah seputar penataan pedagang kaki lima (PKL). Dia disambat lantaran dianggap sukses mengatur PKL di Solo. Padahal, sebelumnya semua walikota yang menjabat di sana pasti mendapat laporan negatif: aparat pemda bentrok dengan PKL.

Ya, sejak dilantik pada 18 Juli 2005, penataan PKL memang menjadi salah satu program serius Jokowi. Menerapkan strategi “nguwongke” (memanusiakan) PKL, dia mengajak mereka berdialog serta makan bersama, didampingi beberapa lembaga swadaya masyarakat. Hasilnya, tidak sia-sia. Beberapa wilayah Solo sudah terbebas dari PKL. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang biasa berjualan di Monumen 45 Banjarsari rela pindah ke Pasar Klitikan Notoharjo, Semanggi. Arak-arakan pindahan dibuat upacara ritual laiknya pindahan rumah. Selanjutnya, beberapa kebijakan penataan PKL dijalankan, seperti pembangunan kios permanen, tendanisasi dan gerobakisasi.

Setelah PKL, sasaran program Jokowi berikutnya: peremajaan pasar-pasar tradisional. Dia tak mau melibatkan pihak ketiga, sehingga untuk pendanaan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD). “Saya tidak mau seperti daerah lain. Pasar dibangun lagi setelah dibakar, tapi pedagang dibebani angsuran yang tinggi,” ujar pria kelahiran 21 Juni 1961 ini. Lagi-lagi, jurusnya tidak meleset. Dengan peningkatan performa pasar-pasar tradisional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pasar melonjak, dari semula Rp 7 miliar menjadi Rp 13 miliar. Hebatnya, retribusi dari pasar tradisional ini menjadi penyumbang terbesar PAD Solo.

Gebrakan lain? Jokowi mengklaim Solo menjadi satu-satunya kota yang memberi jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain program Askeskin, Solo juga punya program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Untuk itu, diterbitkan dua kartu: silver dan gold dengan anggaran Rp 16 miliar/tahun. Di bidang pendidikan, dia membangun Taman Cerdas bagi anak-anak tak mampu agar bisa mengakses komputer dan perpustakaan gratis dengan total anggaran Rp 29 miliar/tahun.

Alex Noerdin juga pejabat daerah yang peduli pendidikan. Langkah pertama yang dia lakukan saat terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2002 adalah membebaskan biaya sekolah dari SD hingga SMU plus biaya kesehatan cuma-cuma. “Problem daerah ini banyak. Kualitas SDM menyedihkan, APBD kecil, infrastruktur hancur, sehingga kehidupan masyarakatnya terisolasi dan kesulitan,” kata pejabat daerah yang lahir di Palembang, 9 September 1950 itu.

Menurut Alex, mula-mula banyak pihak yang menentang programnya itu. Alasannya, sekolah gratis akan menurunkan kualitas pendidikan. Namun, dia bersikeras lebih baik anak-anak belajar di tempat bermutu rendah ketimbang bermain di jalanan dan tidak sekolah sama sekali. “Barulah kalau semua anak sudah sekolah, kita tingkatkan mutunya. Dan terbukti setelah lima tahun pendidikan gratis berjalan, kualitas pendidikan terbaik justru di Musi,” ungkap Alex yang kini menjalani periode keduanya sebagai bupati (2006-11). Bahkan, pada 2007 dia mendirikan dua lembaga pendidikan: Akademi Perawat dan Politeknik Akuntansi, bekerja sama dengan sejumlah institusi ternama seperti Universitas Indonesia dan Nanyang University, Singapura.

Berikutnya, Alex berupaya meningkatkan pendapatan rakyat. Caranya? Membuka lapangan kerja. Untuk itu, investor perlu diundang masuk. Dan, karena investor akan datang jika infrastruktur baik dan aman serta pelayanan publik memuaskan, dia membenahi jalan, jembatan dan rumah sakit; membangun hotel; serta merangkul kepolisian dan Kodim guna menjaga keamanan. Untuk membiayai program-program itu, Alex melobi Departemen Keuangan, BP Migas, dan operator pertambangan minyak di daerahnya.

Tak jauh berbeda dari Jokowi dan Alex, I Gede Winasa pun berhasil membangkitkan derap ekonomi Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak terpilih sebagai bupati per 15 September 2000, dia langsung membuat terobosan pembenahan birokrasi. Mengapa? “Kendala utama pembangunan selama ini terletak pada birokrasi yang berbelit,” kata pria kelahiran 9 Maret 1950 itu.

Sebagai daerah yang menggantungkan kehidupan di sektor pertanian, Winasa membebaskan rakyatnya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu, dia memberi dana bergulir kepada para petani untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Petani diajak mencoba beralih dari tanaman padi ke ketan untuk menaikkan taraf hidup. Mereka juga diberi kelonggaran berhubungan langsung dengan pabrik rokok. Bahkan, dia mendirikan pabrik pengolahan cokelat untuk meningkatkan harga jual panen. Nasib peternak dan nelayan pun tak luput dari perhatiannya. Program yang paling melambungkan nama Winasa adalah penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air siap minum. Berkat beberapa terobosan itu, Winasa diganjar 19 penghargaan dari dalam dan luar negeri serta mencatat 7 rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Prestasi yang dicapai Bupati Rustriningsih tak kalah kemilaunya. Salah satu yang harus diacungi jempol adalah program P2TPD dari hibah Bank Dunia senilai Rp 30 miliar. Dengan dana yang dikucurkan sejak 2006 itu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mendirikan berbagai fasilitas infrastruktur. Juga, program one stop service untuk 38 perizinan yang dilakukan lewat Kantor Pendapatan Daerah mulai tahun 2005. Bahkan, kini Kebumen memiliki 10 industri menengah, 1.182 industri kecil dan 35.151 industri rumah tangga yang bergerak dalam pembuatan keramik, plastik, pengolahan kayu dan kerajinan.

Sebenarnya benang merah dari keberhasilan program-program yang dijalankan sejumlah kepala daerah itu berujung pada kemakmuran rakyat. Indikasinya tampak dari kenaikan PAD atau APBD. Winasa, misalnya, di awal kepemimpinannya, Jembrana termasuk daerah minus di Bali dengan PAD tahun 2000 sekitar Rp 2,3 miliar, pada 2005 menjadi Rp 8,5 miliar dan tahun 2006 tercatat Rp 12,8 miliar. Begitu halnya PAD Solo. Walikota Jokowi mampu mendongkrak PAD dari Rp 54 miliar tahun 2005 menjadi Rp 76 miliar pada 2006, Rp 84 miliar tahun 2007 dan 2008 ini ditargetkan Rp 96 miliar. Prestasi senada pun ditunjukkan Bupati Rustriningsih. Di awal menjabat (tahun 2000) PAD Kebumen hanya Rp 5 miliar, tahun 2007 menjadi Rp 56 miliar, dan tahun 2008 ditargetkan Rp 56 miliar juga.

Kenaikan pendapatan signifikan pun bisa dilihat dari pencapaian kinerja Alex. Ketika awal-awal menjadi Bupati Musi Banyuasin tahun 2002, APBD cuma Rp 300 miliar, lalu menjadi Rp 1,6 triliun di akhir masa jabatan pertamanya tahun 2007.

Dengan prestasi meningkatkan kemakmuran daerahnya, jangan heran, mereka dipercaya kembali menjadi kepala daerah periode kedua. Rustriningsih menjadi Bupati Kebumen pada dua periode: 2000-05 dan 2005-10. Alex pun menjadi orang nomor satu di Kabupaten Musi Banyuasin selama dua masa jabatan: 2001-06 dan 2006-11. Bagi mereka yang tidak terpilih lagi, bukan berarti program atau jasanya dilupakan begitu saja. Kebijakan atau program itu bisa dilanjutkan atau diterapkan ke daerah lain sebagaimana diungkapkan Winarsa. “Asalkan dilakukan dengan cinta dan keberanian para pemimpinnya,” katanya menyarankan. Alex pun sepakat, jika terpilih sebagai Gubernur Sum-Sel, dia akan menerapkan program pencetakan SDM yang terampil, sehingga uang akan mengalir ke daerah yang dipimpinnya.

Di mata pengusaha, kepala daerah berprestasi di era pascareformasi diharapkan lebih demokratis dan menjadi penggerak tujuan kebangkitan nasional kedua, yaitu kemandirian ekonomi. “Peran penting kepala daerah adalah menciptakan iklim usaha yang baik serta meningkatkan value added daerah tersebut. Contohnya, Kabupaten Sragen, yang memprioritaskan value-based leadership. Nilai-nilai entrepreneurship dari bupatinya yang mantan orang swasta sangat kental mewarnai kebijakan Sragen,” kata Sandiaga Uno, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, memuji.

Kalau saja jumlah bupati seperti model di atas makin banyak, tentunya harapan melihat daerah yang kian makmur bukanlah impian kosong.

Reportase: Eddy Dwinanto Iskandar, Gigin W.Utomo, Rias Andriati dan Silawati
Riset : Siti Sumariyati

BOKS 1:
Ismeth Abdullah (Gubernur Kep. Riau):
Mendorong Masuknya Investor

Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah cukup cerdik dalam meningkatkan kemajuan daerahnya, terutama memancing aliran dana investor. Mulai dari menyelaraskan keseimbangan kondisi di dalam dan luar Batam, meningkatkan infrastruktur dan telekomunikasi, sampai menggalakkan hubungan dengan Pemerintah Singapura untuk penjualan hasil bumi.

Masalah layanan satu atap untuk perizinan pun terus dibenahi. Ismeth ingin mendorong instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi dan keamanan membantu mempermudah urusan-urusan dengan investor. “Justru jangan sampai mereka mengganggu atau membebani investor,” kata alumni The Economic Development Institute of The World Bank, AS itu.

Begitu pula pengurusan surat-surat, waktu penyelesaiannya harus lebih pendek. Sebelumnya butuh waktu 2-3 bulan, sedangkan kini ditetapkan tidak boleh lebih dari sebulan. Dia juga menjaga hubungan perburuhan atau industrial agar jangan sampai ada konflik di pabrik-pabrik.

Hasil kerja keras Ismeth sangat melegakan. Paling tidak ini tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto yang terus naik. Lihatlah, tahun 2006 tercatat PDRB Rp 40 triliun, padahal sebelumnya hanya Rp 35 triliun -- sekitar 60%-nya dari Batam. Adapun industri yang diandalkan adalah manufaktur, karena Batam dan Bintan sudah punya trademark sebagai lokasi industri manufaktur yang kompetitif. Buktinya, nilai investasi asing mencapai US$ 8 miliar dengan jumlah PMA sekitar 1.100 perusahaan (800 PMA ada di Batam dan 300 di Bintan).

Selain manufaktur, industri maritim juga ditingkatkan Ismeth dengan memberi bantuan kepada nelayan sekitar Rp 20 miliar. Juga, industri pertambangan, karena hasil tambangnya cukup diminati pasar internasional, seperti granit, bauksit, bijih besi dan timah. Bidang pariwisata, pertanian dan peternakan pun digalakkan untuk menggenjot kemajuan Kepri. Adapun program kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain dengan menyediakan anggaran kesehatan Rp 30 miliar, pendidikan Rp 300 miliar, dan infrastruktur Rp 400 miliar.

BOKS 2:

Untung Sarono Wiyono Sukarno (Bupati Sragen):
Jadi Model Perizinan Satu Atap dan E-Govt

Saat menjabat Bupati Sragen periode 2001-06, Untung Sarono Wiyono Sukarno telah mencanangkan visi pembangunan Kabupaten Sragen, yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Itulah sebabnya, dia berprinsip indeks manusia modern yang berdaya saing itu terdiri atas tiga komponen tadi.

Masalah SDM mendapat perhatian serius dari Untung dengan menyelenggarakan program pendidikan ekstrakurikuler: komputer, bahasa Inggris, ilmu wirausaha, budi pekerti dan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. Sragen juga terkenal dengan sistem satu atap public service. Tak pelak, kepercayaan dari warga dan investor pun terus meningkat.

Sejumlah terobosan yang digulirkan Untung, yang kini menjabat Bupati Sragen lagi, periode 2006-11, adalah pelayanan perizinan satu atap dengan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), program e-government (sistem online antarsatuan kerja, kecamatan, desa). Sistem online dan KPT Sragen bahkan menjadi acuan model bagi wilayah dan negara lain dalam menerapkan perizinan satu pintu.

Gebrakan yang paling dekat tentu dari sistem kelembagaan kabupaten. Inovasi kelembagaan yang telah dilakukan Sragen di antaranya membentuk staf ahli bupati, membangun sistem teknologi informasi yang baik, serta membentuk unit pemasaran, lembaga keuangan masyarakat, engineering services, dewan masyarakat, membentuk BUMD dan unit pelaksana kerja. ***

Tags:

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)