Pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga memberikan sinyal kapan akan berakhir. Pada saat yang sama resesi ekonomi dan isu ketahanan pangan mencuat menjadi potensi masalah yang tidak kalah mencekam. Berbagai kajian daring dan penelitian sejumlah akademisi mensinyalir timbulnya rawan pangan manakala pemerintah dan masyarakat telat merespons.

Sistem distribusi pangan dari daerah produsen ke perkotaan selama masa pandemi Covid-19 sempat terganggu karena kebijakan pembatasan sosial. Bahkan hingga saat ini, permintaan terhadap produk sayuran belum pulih seutuhnya.

Ketua tim peneliti Universitas Indonesia (UI), Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si menjelaskan bahwa perencanaan untuk keadaan darurat pangan yang mengancam hajat hidup orang banyak (Disaster Recovery Planning) tidak bisa dilepaskan dari pemodelan Business Continuity Plan (BCP).

“Permasalahan rantai pasok juga terkait dengan sistem informasi Terpadu sehingga kebutuhan dari konsumen sehingga kalender tanam sayur mayur bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Keberadaan Sub Terminal Agribisnis (STA) Cigombong bisa menjadi media temu antara petani sebagai produsen sayuran dengan para konsumernya di luar Cianjur,” kata Taufik dalam diskusi bersama pelaku bisnis dan anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Komisi B di STA Cigombong Cianjur (27/08/2020).

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Prasetyo Harsanto, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur mengungkapkan informasi mengenai kondisi pangan di Kabupaten Cianjur bahwa Cianjur dikenal sebagai lumbung pangan nasional tapi faktanya jauh dari kenyataan.

“Saat ini APBD Cianjur hampir mencapai Rp 4 triliun tapi anggaran untuk kebijakan pangan kurang dari Rp 40 miliar. Kebijakan terhadap masalah pangan masih prioritas rendah dari pemerintah, buktinya masih banyak buah impor yang masuk ke Indonesia,” ujar Prasetyo.

Sedangkan Wawan dari Kepala UPTD STA Cigombong menyampaikan kesulitan para petani di masa pandemi ini. Jumlah sayuran yang biasanya bisa dipasok dari STA Cigombong sebelum masa pademi biasanya bisa mencapai 40 ton sayuran per hari, tapi sekarang ini menurun hingga sekitar 12-15 ton per harinya.

“Hal ini menyebabkan harga sayur mayur banyak yang jatuh, seperti pakcoy yang dihargai 300 rupiah per kilogramnya. Padahal Cianjur merupakan daerah penyangga pemasok kebutuhan pangan Jabodetabek,” ungkap Wawan.

Riset Ketahanan Pangan Cianjur – Depok tahun 2020 ini didukung oleh Universitas Indonesia dan Fusi Foundation yang sudah menjalankan pendampingan bagi para petani untuk membantu supply ke daerah konsumen, khususnya di Depok.

Ketua Umum FUSI Foundation, Ahmad Fitrianto menyampaikan bahwa ada keluhan dari petani yang kesulitan untuk menjual hasil taninya ke kota karena adanya pembatasan sosial.

“Kami mencoba untuk menjual kepada teman-teman di Depok dan ternyata mendapat sambutan yang antusias, namun model ini belum bisa sepenuhnya dijalankan karena perlu skema bisnis agar mampu mempertahankan suplai kepada para konsumen. Langkah ini perlu ditindaklanjuti agar sesuai dengan harapan banyak pihak, maka kami melakukan diskusi awal dengan para pelaku pasar di Depok,agar bisa terjadi sinergi antara Cianjur sebagai daerah produsen dan Depok sebagai daerah pasar,” ujar Ahmad.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Sinta Dewi dari Fraksi PKS juga menanggapi mengenai hal tersebut dan sangat berharap bisa terjalin kerja sama antardaerah seperti Cianjur dan Depok.

“Kami sangat mendukung riset yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia karena dapat membantu keluhan dari para petani di Cianjur agar bisa membantu suplai sayuran mereka dan tentunya harapan dari warga di perkotaan sebagai konsumen hasil sayuran. Mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kota Depok mengenai hal ketahanan pangan,” ungkap Sinta.

Dede Suryadi