Keluarnya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) masih menuai protes dari kalangan masyarakat penyiaran. Diluncurkannya P3 dan SPS 2012 pada peringatan Harsiarnas pada 1 April 2012 lalu tidak mendapat restu dari beberapa asosiasi terkait.

Adalah Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Berjaringan Indonesia (ATVJI), Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA), dan Asosiasi Pengusaha Multimedia Indonesia (APMI) yang menunjukkan sikap penolakan terhadap P3SPS. Mereka merasa tidak diikutsertakan secara intensif dalam penyusunannya.

Wakil Ketua Komisi Hukum ATVSI, Wijaya Kusuma, menyayangkan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini. Ia menilai prosedur diluncurkannya P3SPS cacat hukum. Pasalnya, ketetapan tersebut muncul ketika masyarakat penyiaran masih menggodok UU Penyiaran terbaru. Selain itu dengan tidak dilibatkannya masyarakat penyiaran, ATVSI mempertanyakan narasumber yang jadi acuan penyusunan P3-SPS. Untuk itu ATVSI melayangkan surat penolakan hingga tiga kali. Sayangnya belum ada tanggapan berarti dari KPI.

Selain narasumber yang tidak jelas, ATVSI menyatakan kontra terhadap beberapa pasal dalam P3SPS. Poin-poin mengenai sanksi prosentase iklan dan aturan iklan pemilihan umum jadi sorotan utama.

“Kami minta KPI menunda penerapan P3SPS,” tegas Wijaya. Berbeda dengan Wijaya Kusuma, Arya Mahendra Sinulingga justru berharap P3SPS dicabut, bukan ditunda.

“Penyusunan P3SPS tidak melibatkan APMI. KPI yang seharusnya jadi lumbung demokrasi malah otoriter begini. Kami harap KPI lebih bersahabat dengan industri,” tegas Sekjen APMI tersebut.