Oleh: Ilham Akbar S.I.Kom, Praktis Hubungan Masyarakat

Belum lama ini publik dihebohkan dengan penemuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran pemerintah pusat untuk influencer sebesar Rp. 90,45 miliar untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah dalam kurun waktu 2014-2019. Sontak hal inilah yang membuat publik menjadikan hal tersebut sebagai buah bibir, karena publik pasti belum sepenuhnya mengetahui peran dari influencer tersebut. Memang wajar saja apabila publik mempertanyakan mengenai peran dari influencer tersebut, karena pada hakikatnya yang dibutuhkan oleh publik adalah transparansi, bukan peran dari influencernya. Namun demikian, urgensi kebutuhan influencer untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah bukan semata-mata untuk meningkatkan reputasi saja, namun juga seharusnya untuk menciptakan kesamaan persepsi dan mendekatkan gapantara pemerintah dengan masyarakatnya.

Oleh karena itu, kinerja influencer harus diukur dengan sebaik-baiknya karena target akhirnya adalah membuat masyarakat menjadi nyaman terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, substansi dari sebuah aktivitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya, bukan karena peran dari influencer saja, tetapi dari kesungguh-sungguhan pemerintahnya dalam melayani masyarakatnya. Karena itu, apabila pemerintah sudah mempercayakan influencer untuk menjadi pihak yang selalu menyosialisasikan kebijakan pemerintah, maka seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang sering melakukan protes, menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah, dan melakukan demonstrasi yang justru pada akhirnya bisa menggoncang pemerintah itu sendiri.

Meskipun di satu sisi langkah pemerintah menggandeng influencer itu adalah suatu ide yang sangat kreatif, namun juga sebaiknya hal tersebut jangan sampai membuat pemerintah menyampingkan hal-hal substansi lainnya. Karena untuk membuat masyarakat menjadi puas, bukan hanya dari peran influencernya tetapi dari peran pemerintah dalam melakukan komunikasi yang humanis dengan masyarakatnya. Maka dari itu, pada hakikatnya influencer adalah pemengaruh, namun pemengaruh yang baik adalah pemengaruh yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepercayaan juga dibangun bukan hanya dibangun oleh aksi dan atraksi dari influencer yang dibayar sebesar Rp 90,45 miliar, untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah dengan ide-ide kreatifnya. Namun, kepercayaan bisa dibangun dari perilaku dan itikad baik dari pemerintah itu sendiri. Kendatipun begitu, tren membayar influencer kini sudah menyebar di kalangan organisasi non pemerintah, sehingga nampaknya influencer kini sudah sulit untuk dipungkiri keberadaannya.

Namun juga, di satu sisi yang patut untuk diperhatikan lagi adalah, apalah artinya influencer, jika organisasi tersebut tidak bisa memberikan citra yang positif kepada publik? Boleh saja setiap organisasi membut digital campaign sehebat mungkin, mengenai kehebatan organisasinya dalam melayani publiknya, namun jika dalam kondisi yang sebenarnya hal itu berbanding terbalik, maka organisasi tidak bisa memahami fungsi influencer yang sebenarnya.

Mengefektifkan Pelayanan Prima

Pada dasarnya apabila organisasi ingin menciptakan citra yang positif di mata publik, sebenarnya bukan menggandeng influencer untuk terus-menerus menyampaikan pesan melalui digital campaign yang begitu hebat. Tetapi seharusnya mempersiapkan suatu implementasi agar publik semakin dekat dengan organisasi atau perusahaan. Karenanya organisasi tidak perlu berpikir jauh untuk menciptkana citra yang positif, cukup pikirkan hal-hal terdekat saja untuk tetap mempertahankan citra positif di mata publik.

Hal-hal terdekat yang ada di organisasi adalah dengan mengimplementasikan pelayanan prima. Terkadang organisasi sering kali melakukan manipulasi semiotika dengan digital campaignnya mengenai pelayanan prima tersebut, namun organisasi justru tidak mampu mengimplementasikan pelayanan prima tersebut dengan baik. Padahal pelayanan prima merupakan suatu hal yang wajib bagi organisasi untuk menciptakan citra positif di mata publik.

Untuk memenangkan strategi persaingan dalam bisnis jasa pelayanan kiat pelayanan prima tersebut tidaklah cukup hanya dengan melakukan proses administrasi dengan cepat, tetapi juga “bagaimana” memperlakukan para pelanggan, yang dapat memperlihatkan cara kita melayani sebaik mungkin serta menumbuhkan kesan atau persepsi yang positif dari pihak pelanggannya (Ruslan, 2012: 279).

Apabila suatu organisasi dapat mengefektifkan suatu pelayanan prima tersebut, maka hal itu akan bermuara kepada kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan tersebut akan menjadi influencer yang tidak perlu dibayar lagi oleh organisasi atau perusahaan, karena apabila pelanggan tersebut mendapatkan pelayanan prima, maka ia akan bercerita kepada orang-orang terdekatnya, atau bahkan ia juga bisa bercerita lewat media sosialnya. Pada akhirnya cerita positif yang disampaikan oleh pelanggan tersebut, bisa menciptakan citra positif di mata publik. Apabila hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka organisasi atau perusahaan tidak perlu lagi peran dari influencer.

Mengubah Isu Menjadi Peluang

Menurut The Issue Management Council, jika terjadi gap atau perbedaan antara harapan publik dengan kebijakan, operasional, produk atau komitmen organisasi terhadap publiknya, maka di situlah muncul isu (Galloway & Kwansah-Aidoo, 2005; Regester & Larkin, 2008; Kriyantono, 2012: 152). Isu akan menjadi mahal harganya ketika sudah disebarkan melalui media massa, media sosial, dan dari word of mouth.

Karena yang akan didapat oleh publik adalah informasi mengenai organisasi yang tidak bisa memenuhi harapan publiknya. Terkadang ketika organisasi sedang menghadapi isu, sering kali organisasi tersebut menyelesaikannya dengan langkah hukum, atau dengan strategi yang sedikit diktator. Padahal sebenarnya, strategi organisasi dalam menangani isu, akan berbuah kepada penilain publik. Misalnya, ketika orgainsasi dikejar-kejar oleh wartawan, maka cobalah perwakilan organisasi itu memberikan pernyataan yang bisa meyakinkan publik. Sehingga pada akhirnya, hal itu lah yang akan menciptakan influencer secara alami, karena influencer terbaik adalah diri kita sendiri yang mempunyai itikad baik kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Kriyantono, Rachmat. 2012. Public Relation & Crisis Management: Pnedekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ruslan, Rosady, 2012. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi; Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.