Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting menyelamatkan ekonomi Indonesia. Berkat UMKM Perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif meski diterpa pandemi. Jika melihat data 2021, sebesar 61,07 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor UMKM. Perekonomian Indonesia tetap resilien meskipun telah diterpa badai pandemi Covid-19 sejak awal 2020.

Wamendag Jerry Sambuaga dalam perayaan ulang tahun ke-65 Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 mengatakan beberapa indikator perdagangan Indonesia saat ini menunjukkan angka catatan yang baik. Ekonomi Indonesia juga diproyeksikan masih tumbuh 5–5,1 persen pada 2023.

Wamendag melanjutkan, UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil 5,8 juta, dan usaha menengah 3,7 juta. Sehingga, menurut Jerry, mendukung usaha UMKM sama artinya dengan menyelamatkan pendapatan, tingkat daya beli, dan konsumsi masyarakat yang sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia.

Sebagai penyelamat ekonomi, UMKM terus didorong untuk terus berubah dan berinovasi. Adanya pandemi Covid-19 juga memacu UMKM untuk ikut berubah, terutama dari cara berjualan sehingga UMKM tetap bisa bertahan. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital yang sangat tinggi oleh para UMKM dalam operasionalisasi bisnisnya, seperti pemasaran daring, cara pembayaran digital, dan promosi daring melalui media sosial.

Wamendag Jerry mengutarakan, penerapan perdagangan secara elektronik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa bersaing di dalamnya. Kolaborasi dimaksud adalah memberikan pendampingan atau inkubasi penerapan strategi, membangun toko daring, menciptakan jejaring bisnis, dan menciptakan produk dalam negeri yang tetap mengedepankan karakteristik lokal atau nasional yang memiliki nilai tambah dan daya saing.

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memfasilitasi transformasi digital bagi pelaku usaha dalam negeri tersebut melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan wirausaha dalam negeri terutama pelaku UMKM dengan beberapa cara,” kata Wamendag Jerry dikutip dari keterangan resminya, Minggu (27/11/2022).

Pertama, memfasilitasi kemitraan pemasaran antara pelaku UMKM dengan lokapasar daring arus utama, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Kedua, mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.

Ketiga, mendorong digitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan target 1.000 pasar rakyat dan 1 juta pelaku UMKM, yang terdiri dari 250 ribu pedagang pasar rakyat dan 750 ribu pedagang non pasar rakyat. Dampak digitalisasi, sebagai contoh di Pasar Cicalengka Bandung yang didukung Tokopedia, menghasilkan 5.673 pesanan atau transaksi secara daring selama 2021.

Keempat, memfasilitasi promosi UMKM ke pasar global melalui InaExport. InaExport adalah platform pelayanan satu pintu (one stop service) fasilitasi ekspor nonmigas untuk menghubungkan dan mempromosikan pelaku usaha atau eksportir Indonesia ke buyer internasional. InaExport menawarkan keuntungan yang tidak hanya membantu penjualan, tetapi juga membantu UMKM orientasi ekspor untuk mendapatkan akses serta informasi terkait kebutuhan calon pembeli di luar negeri.

Kelima, dalam upaya pemulihan ekonomi, diperlukan sinergi dan kerja sama dalam menghadapi tantangan global. Salah satunya melalui kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan desainer, asosiasi dan akademisi untuk membantu UMKM dalam mengembangkan produk dan kemasan yang sesuai dengan tren, preferensi, serta regulasi negara tujuan ekspor.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan menghadirkan layanan klinik konsultasi desain secara daring bagi UMKM seluruh Indonesia. Layanan dapat diakses melalui IDDC Kemendag untuk menciptakan produk berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. Dalam kesempatan yang sama, juga digelar pasar murah pada 26–28 November 2022.

“Pasar murah adalah salah satu cara menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta seluruh pelaku usaha di bidang pangan. Pelaksanaan pasar murah diharapkan dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Wamendag.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id