Salah satu tantangan UMKM dalam membesarkan bisnis adalah sulitnya penetrasi ke pasar besar karena terkendala sertifikasi jaminan mutu produk. Salah satunya sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).

Sudah diketahui umum bahwa selama ini tidak mudah bagi UMKM mendapatkan sertifikasi SNI. Namun, ketika mereka memilikinya, akan banyak manfaat yang bisa didapat termasuk dalam meningkatkan omset penjualan.

Sertifikasi SNI ada yang sifatnya sukarela juga wajib. Sebuah produk harus memiliki SNI ketika berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L). Contohnya adalah baju bayi atau air minum dalam kemasan (AMDK). Sedangkan yang tidak berkaitan dengan K3L, SNI yang harus dimiliki oleh UMKM atau perusahaan masuk dalam kategori sukarela.

Proses sertifikasi yang cukup kompleks bagi UMKM, mendorong BSN untuk melakukan berbagai cara agar pelaku usaha bisa mendapat sertifikat SNI. Mulai dari bantuan keuangan secara penuh atau separuhnya untuk melakukan sertifikasi, hingga mencari sokongan dana dari pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

“Setiap tahun BSN memfasilitasi kepada pelaku UMKM berupa pendampingan penerapan SNI, termasuk biaya pengujian dan sertifikasi SNI beserta pemeliharaan sertifikasi SNI. Program pembinaan terhadap UMKM sendiri dimulai sejak tahun 2015. Kendati demikian, pembinaan UMKM tidak hanya dilakukan oleh BSN saja, tetapi dari kementerian/ lembaga/ perusahaan dapat melakukan pembinaan. Adapun, UMKM yang dibina oleh BSN merupakan hasil seleksi,” jelas Doni Purnomo, Deputi Bidang Akreditasi BSN.

Untuk membantu mempermudah sertifikasi mandiri bagi UMKM, BSN bersama ALSI (Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia) sepakat membangun ekosistem yang diharapkan akan mempermudah UMKM dalam proses mendapatkan kesesuain penilaian dan sertifikasi produk atau pun proses produksinya.

ALSI dan BSN menandatangani kerja sama (MoU) untuk membangun ekosistem sertifikasi mandiri bagi UMKM. Penandatanganan dilakukan oleh Doni Purnomo, Deputi Bidang Akreditasi BSN dan Ketua Umum ALSI Nyoman Susila. Acara penandatangan dilakukan dalam rangkaian Rapat Anggota ALSI 2022.

Dalam kesempatan itu, Nyoman Susila menyampaikan kesiapan ALSI untuk menjadi bagian dari ekosistem sertifikasi mandiri bagi UMKM di Indonesia. Sebagai asosiasi, ALSI beranggotakan 66 LPK (lembaga PenilaianKesesuaian) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Anggota ALSI terdiri dari berbagai lingkup sertifikasi seperti; Lembaga Penilai Kesesuaian Manajemen Mutu, Lembaga Penilai Kesesuaian Manajemen Produk, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium, Lembaga Usaha Pariwisata, Lembaga Sertifikasi Profesi, Litbang dan juga ISPO.Selama periode 2019-2022 ALSI telah melaksanakan beberapa program peningkatan kompetensi bagi auditor melalui pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja dan bisnis anggota ALSI.

Asosiasi ini juga telah menjadi mitra bagi pemerintah untuk mendukung sertfikasi dan akreditasi mutu, antara lain mitra bagi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BSN/KAN.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id.