Indonesia diprediksi menjadi negara maju pada 2045 dengan strategi pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memerhatikan aspek lingkungan. Namun saat ini Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah krisis lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Krisis lingkungan dan SDA merupakan krisis tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola dengan dua perspektif baru, yaitu modernisasi ekologi (ecological modernization) dan ekologi-politik (political ecology) untuk membedah, mengurai, memahami sumber masalahnya, serta memberikan tawaran solusinya.

Demikian inti dari orasi ilmiah Rektor IPB University (2017-2022), Prof. Dr. Arif Satria yang resmi dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap di bidang Ekologi Politik, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University.

Dalam pengukuhan yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1), Arif menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul “Modernisasi Ekologi dan Ekologi Politik: Perspektif Baru Analisis Tata Kelola Sumber Daya Alam.”

Substansi orasi ini merupakan sintesis teori-teori baru dan rangkaian penelitian internasional dan nasional yang Arif tekuni hingga saat ini, baik sendiri maupun bersama timnya.

Menurut Arif, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah krisis lingkungan. Diperkirakan limbah plastik yang mengalir ke laut oleh 192 negara pantai pada 2010 bisa mencapai 12,7 juta ton, dan Indonesia berada di peringkat kedua terbesar setelah China. Lalu data KLHK (2019) juga menyebutkan dari 125 juta hektar kawasan hutan, sekitar 35 juta hektar dalam kondisi rusak berat atau berupa lahan tidak berhutan.

Krisis lingkungan juga dapat berdampak kepada tingkat ketahanan pangan. Dalam Food Sustainability Index (FSI) tahun 2018, Indonesia mendapat skor 59,1, tertinggal dari Ethiopia 68,5 yang dulu kita kenal sebagai daerah kelaparan. Indeks Ketahanan Pangan Global 2019 Indonesia berada di urutan 62 dunia dan kelima di Asia Tenggara, namun, Food Loss and Waste (kehilangan dan pemborosan pangan) Indonesia tergolong tinggi, yaitu 300 kg/kapita/tahun dan tergolong nomor dua di dunia.

Arif menjelaskan modernisasi ekologi merupakan upaya adaptasi ulang masyarakat industri terhadap lingkungan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern dan teknologi maju, sehingga daya dukung alam meningkat dan pembangunan berkelanjutan terwujud.

“Modernisasi ekologi menggarisbawahi bahwa rasionalitas ekologi diperlukan untuk mengimbangi rasionalitas ekonomi, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi dapat memberikan manfaat bagi ekonomi dan sekaligus ekologi,” kata pria kelahiran Pekalongan, 17 September 1971 ini.

Dalam modernisasi ekologi, solusi krisis ekologi ditempuh dengan pendekatan yang holistik dan membutuhkan manajemen lingkungan yang baik, melalui teknologi, pasar, intervensi negara, dan bahkan gerakan sosial.

Sementara pendekatan ekologi politik, kata mantan Dekan FEMA IPB University (2010-2017), tumbuh sebagai bagian dari evolusi keterlibatan ilmuwan sosial ke dalam isu-isu ekologi.

Pada dasarnya, krisis lingkungan dan SDA adalah krisis tata kelola (governance). Hal ini bermakna bahwa krisis lingkungan dan SDA adalah kegagalan mengatur tindakan para aktor yang berkepentingan terhadap sumber daya.

Arif mengatakan, modernisasi ekologi menempatkan negara sebagai solusi krisis lingkungan. Negara berperan besar dalam kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak dalam tata kelola lingkungan hidup baik nasional maupun daerah. “Boleh dikatakan, Indonesia termasuk negara yang progresif menerapkan modernisasi ekologi,” ujarnya menegaskan.

Sementara itu ekologi politik, lanjut Arif, melihat adanya kontestasi negara dan masyarakat, maupun institusi di dalam negara itu sendiri. Sebab, negara memiliki dua fungsi sekaligus, yakni aktor pengguna dan aktor pelindung sumber daya alam.

Ia mencontohkan terjadinya konflik kepentingan ketika di dalam kawasan konservasi juga terdapat kandungan mineral atau minyak dan gas bumi yang layak secara finansial dan ekonomi untuk ditambang.

Arif juga menuturkan, modernisasi ekologi mengusung pendekatan negara dan pasar. Namun, keduanya juga banyak kelemahan. Ekologi politik mencoba mengangkat peran masyarakat, namun ternyata juga banyak keterbatasan.

“Ketidakadilan dalam hubungan negara-masyarakat atau pasar-masyarakat telah banyak ditemukan,” ungkap yang mengenyam pendidikan S1 Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan S2 Program Sosiologi Pedesaan IPB.

Sementara pendekatan serba negara, pendekatan pasar secara murni, dan pendekatan self-governance masyarakat tidak menjamin terciptanya keberlanjutan dan keadilan. “Karena itu perlu tata kelola baru yang memadukan antara pendekatan modernisasi ekologi dan ekologi politik dengan sejumlah prinsip yang patut dijadikan kerangka baru, yaitu basis normatif, saintifik-teknokratik, dan basis regulatif,” ungkap lulusan S3 Marine Policy di Kagoshima University, Jepang.

Upaya memadukan modernisasi ekologi dan ekologi politik dalam tata kelola SDA menjadi keniscayaan. Hal ini karena negara, pasar, dan masyarakat tidak bisa lagi dipertentangkan. Juga antara akurasi berbasis inovasi dan teknologi dengan isu keadilan adalah sesuatu yang harus menyatu.

“Dengan demikian, sudah saatnya tata kelola baru sumber daya alam di Indonesia mencari titik temu dan memadukan rasionalitas ekologi, rasionalitas ekonomi, dan rasionalitas moral, dan rasionalitas politik,” ujar Arif.

Dede Suryadi