Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun mekanisme pelaksanaan program kerja dari Bali atau work from Bali untuk pegawai negeri sipil (PNS). Kementerian mengusulkan program itu digelar sampai akhir tahun dan akan diikuti oleh 25 persen PNS secara bergantian.

“Kami usulkan karena yang work from office (bekerja dari kantor) 50 persen, kalau bisa dibagi, 25 persen WFO dan 25 persen work from Bali. Dengan memaksimalkan bujet yang ada, setidaknya ini membantu meningkatkan occupancy rate hotel di Bali,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Sabtu, 22 Mei 2021.

Visensus menyebut Kementerian akan menyusun ketentuan bagi PNS yang mengikuti program bekerja dari Bali. Misalnya, keluarga tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan dinas. Ia menjamin Kementerian dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Sedangkan untuk jenis pekerjaannya, Kementerian mengusulkan program ini diikuti oleh pegawai di divisi tertentu, seperti di bidang kesekretariatan. Selain itu, program bekerja dari Bali akan berlaku untuk pertemuan atau rapat. Selama ini, rapat dilaksanakan secara hybrid atau 50 persen via daring dan sisanya pertemuan fisik.

Vinsensius mengakui terdapat sejumlah tantangan agar program dapat terlaksana. Salah satunya ihwal anggaran. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian, masing-masing PNS membutuhkan biaya akomodasi atau penginapan sebesar Rp 3-4 juta per bulan.

“Dalam 1,5 tahun ini banyak APBN tersedot untuk mengatasi masalah kesehatan, vaksin. Di kala bujet APBN sangat minim atau kurang, pemerintah memainkan senjata lain, yaitu kebijakan,” ujar Vinsensius.

Tujuh kementerian dan lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya telah sepakat akan melaksanakan program work from Bali. Program ini melibatkan 16 hotel di kawasan The Nusa Dua yang akan menyediakan akomodasi dan fasilitas bagi aparatur sipil negara atau ASN.

Pengelola hotel telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan pariwisata setempat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdalih program work from Bali ini akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata.

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip good corporate governance dan akan belaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” ujar Luhut, 18 Mei lalu.

Sumber: Tempo.co