Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengawasi suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Pengawasan tersebut, menurut dia, dimaksudkan agar banyaknya dana yang masuk ke Indonesia dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak menimbulkan persaingan untuk saling menarik deposito.

“Ya kami minta jangan (perang suku bunga). Yang pasti akan dimonitor untuk tidak harus rebutan. Karena kebanyakan (dana tax amnesty) kan tidak lari ke bank. Kebanyakan lari ke instrumen keuangan,” ujar Bambang di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Juli 2016.

Bambang juga menjelaskan, penunjukan bank persepsi untuk menampung dana repatriasi dari tax amnesty tidak akan menimbulkan keirian bagi bank-bank yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. “Banknya banyak kok yang masuk. Kalau bank persepsi untuk uang tebusan, bank persepsi yang ada sekarang, semuanya.”

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Budget spending harus jadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, menurut Bambang, penunjukan bank persepsi yang khusus untuk menampung dana repatriasi dari tax amnesty adalah bank-bank buku III dan buku IV ‎yang berbadan hukum di Indonesia. Saat disinggung soal target penerimaan dana repatriasi dari tax amnesty, dia menjawab, “Sebanyak mungkin.”

Pada 28 Juni 2016 kemarin, Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai UU tersebut, tax amnesty akan diberlakukan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Target penerimaan dari tax amnesty dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 165 triliun.

Adapun bank-bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menampung dana repatriasi yaitu empat bank milik pemerintah, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta tiga bank swasta, yakni Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Central Asia, dan Bank Danamon.

Tempo