Bank Indonesia, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan beberapa kementrian menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Beberapa kementerian yang dimaksud meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Sosial. Program tersebut difokuskan ke dalam 3 area yaitu, Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi.

“Elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi masyarakat dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan, memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Adapun 12 program tersebut dibagi menjadi 3 area, area pertama ditujukan untuk mempercapat perluasan dana Bansos non tunai yakni, program peningkatan kualitas data KPM melalui penggunaan NIK sebagai unik ID Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Implementasi biometrik sebagai alternatif cara autentikasi. “Kami juga berkomitmen untuk memperluas program Bansos non tunai dan infrastruktur sistem pembayaran, terutama di wilayah blank spot. Dengan menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT,” ujarnya menjelaskan. Selain itu, program lain yang akan disinergikan adalah peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan.

Sementara itu, area ke dua ditujukan untuk mendorong inovasi dan perluasan transaksi pemerintah daerah. program yang disinergikan antara lain penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda, pembentukan Tim Perluasan digitalisasi Daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dalam penerapan di wilayah Pemda, penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam melakukan inovasi dan perluasan elektronifikasi, dan inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesia Standard (QRIS) untuk menoptimalisasikan PAD.

Area ketiga bertujuan untuk mendukung implementasi elektronifikasi di sektor transportasi. Adapun program yang disenergikan meliputi penerapan teknologi nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pembayaran jalan tol. Selain itu, perluasan elektronifikasi ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi darat, penyebrangan, dan laut. “Kami juga akan melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan moda transportasi nasional,” ujar Perry.

Lebih jauh, untuk mempercepat implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi, pemerintah berencana membentuk kelompok kerja nasional dan berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id