Pembangunan infrastuktur tanpa diimbangi program-program pemberdayaan ekonomi untuk mobilitas vertikal sosial ekonomi akan semakin memperparah ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini diungkapkan oleh Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi. Sebagai seorang yang sudah malang-melintang di bidang transportasi, pengamat yang berdomisili di Semarang ini pun mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berikut penuturannya kepada SWA Online:

Infrastruktur yang baik akan mempermudah pemilik kapital untuk semakin memperluas kapitalisasi mereka. Masyarakat miskin akan semakin miskin karena tidak mempunyai kemampuan dan daya saing untuk merebut kue perekonomian, walaupun kondisi infrastruktur semakin bagus. Justru yang lebih dikhawatirkan adalah semakin mudah masyarakat menengah bawah melepas kepemilikan aset mereka karena iming-iming dan ekspansi bisnis kapitalis. Esensinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemampuan berekonomi yang baik agar mereka mampu memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Ini hal yang sangat tidak mudah. Perlu fokus tersendiri, perlu perubahan fundamental pembangunan. Lebih baik mengerem pembangunan infrstruktur untuk dialihkan pada pemberdayaan UMKM, atau tetap membangun infrastruktur tapi diikuti dengan mengencangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini memang tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek, dan rasa-rasanya kurang menguntungkan untuk sekedar pencitraan jangka pendek, tetapi hasilnya akan lebih menguatkan pondasi ekonomi rakyat di masa mendatang.

Kalau percepatan pembangunan infrastruktur jauh melaju dibanding pemberdayaan ekonomi lemah, akhirnya kapitalisasi akan merebak kemana-mana, sebab membangun fisik jauh lebih mudah daripada membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan fisik infrastruktur diperlukan, terutama di luar Jawa, namun harus disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan penyediaan sarana mobilitas dengan ongkos yang terjangkau.

Di jalur Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Bogor sulit temui pemukiman penduduk lama dan lahan pertanian subur. Kini, hampir semuanya sudah menjadi kawasan industri dan pemukiman mewah yang baru. Bagi saya, sekarang belum terlambat untuk membuat program pemberdayaan rakyat terutama yang diperkirakan terkena dampak pembangunan. Untuk ruas jalan-jalan baru di luar Jawa, perlu disediakan angkutan umum perintis untuk meningkatkan mobilitas warga, sehingga perekonomian bergerak. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar kementerian seperti PUPR, Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi & Pemberdayaan UMKM dan Pemerintah Daerah.

Editor : Eva Martha Rahayu