Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi dalam mengelola data sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah. Suyoto, Bupati Kabupaten Bojonegoro, yang memimpin sejak tahun 2008 inilah yang melakukan perubahan di kabupaten di provinsi Jawa Timur tersebut. Awalnya, ia tidak ingin kehilangan kepercayaan rakyat Bojonegoro.

Menurutnya, rakyat harus memiliki wadah atau system untuk menagih janji para pemimpinnya. Ia pun memutuskan untuk menjadi pemerintahan yang terbuka. Artinya, semua data terkait dengan kepemerintahan Bojonegoro dapat diakses oleh semua masyarakatnya.

“Pilihan satu-satunya adalah transaparasi. Karena jika kami tidak terbuka maka masyarakat akan mengira kami korupsi dan tidak bisa menepati janji. Awalnya warga bisa menagih janji kami lewat SMS, tapi karena tahun 2008 itu masih banyak warga yang belum mengerti bagaimana mengirim SMS, maka setiap hari Jumat warga diberi kesempatan untuk dating ke pendopo dan hal ini masih kami lakukan,” ujar Suyoto.

Semua data seperti informasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), perizinan, potensi bisnis, pariwisata, pengaduan, berita terkini mengenai Bojonegoro, bahkan lowongan perkerjaan tersedia di portal resmi kabupaten Bojonegoro. “Ini kami lakukan agar tidak ditanya setiap saat jadi kami memutuskan untuk membuka semua data saja, apalagi sudah ada UUD (Undang-Undang Daerah) mengenai keterbukaan publik ditambah saya membuat peraturan bupati. Kami bahkan sempat keblablasan membagikan semua data, yang harusnya tidak usah dibagikan ke publik malah kami unggah di website kami karena awalnya kami kira semakin banyak yang diunggah semakin baik,” kata Suyoto sambil tertawa.

Suyoto menjelaskan tidak ada bujet khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan IT. Pasalnya, dari 53 aplikasi yang digunakan pemerintah kabupaten Bojonegoro hampir setengahnya dibuatkan oleh pihak lain da nada beberapa aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten Bojonegoro sempat mengeluarkan bujet sebesar Rp 7,5 miliar untuk pemasangan jaringan fiber optic. “Ketika kami mejadi pemerintah yang terbuka, maka partisipan-partisipan yang membuatkan kami aplikasi sehingga kami tinggal pakai saja,” jelasnya.

Berkah dari pemanfaatan teknologi dan keterbukaan ini antara lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat menjadi Rp 300 miliar dari yang awalnya hanya Rp 50 miliar, pusat rekreasi yang baru dibuat, Go Fun, bisa dikenal banyak orang di luar Bojonegoro, masyarakat Bojonegoro mulai memanfaatkan teknologi untuk berjualan, dan terpilih untuk mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pemerintah daerah terbuka dalam ajang Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program dan bersaing dengan 14 pemerintah daerah dunia lainnya.

Untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan IT, Suyoto membuat dewan IT. Orang-orang di dewan IT ini akan merekomendasikan pembaharuan apa yang harus dilakukan dari sisi IT. “Memang awalnya implementasi IT ini harus dipaksakan. Saya paksa orang di kantor untuk memakai Android agar kami bisa mudah berkomunikasi lewat group dan untuk dokumentasi keluhan melalui SMS bisa langsung dilakukan. Hasilnya sekarang malah mereka menikmati. Jika tidak pegang hp orang-orang di kantor jadi tidak tau perkembangan di daerah sendiri seperti apa. Kami merasa kami belum menjadi daerah yang terbaik untuk implementasi teknologi tapi kami terus terbuka untuk sama-sama belajar. Jargon kami di ulang tahun ke 339 ini adalah lampaui batas maksimalmu,” tegas Suyoto. (EVA)