Berbagai upaya dilalukan pemerintah untuk memerangi Narkoba di Indonesia. Mengingat kejahatan Narkoba yang menghantui semua kalangan masyarakat, yang tidak mengenal usia, kelompok masyarakat dan jenis pekerjaan baik yg dilakukan oleh pengguna, pengedar dan bahkan orang-orang yang memproduksi narkotika merupakan ancaman bagi generasi muda Indonesia.

Untuk pengendalian terhadap peredaran Narkotika di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan usaha, salah satunya adalah dengan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Program P4GN di era industri 4.0, BNN harus memiliki cara dan inovasi agar pelaksanaan program tersebut tetap relevan dan efektif sekaligus mendukung upaya pemerintah yang konsisten menerapkan sistem e-government.

Komjen. Pol. Drs. Heru Winarko, S.H., Kepala BNN, melalui Deputi Dayamas berinisiatif untuk melakukan pembinaan terhadap para mantan pecandu, pengedar yang dapat dikembalikan kepada masyarakat dengan cara memberikan wadah pengembangan diri serta pelatihan utk membangun kreativitas warga binaan tersebut.

Hasil yang telah dicapai saat ini dirasakan sangat bermanfaat, dimana hasil produksi yang dilakukan oleh warga binaan tersebut sangat disukai oleh masyarakat. Pengenalan hasil produksi saat ini dilakukan secara offline dengan cara pengenalan produk pada saat BNN melakukan acara baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah selain untuk terus memberantas perederan narkoba, juga untuk memberikan kesempatan yang baru bagi korban narkoba untuk memperbaiki diri dan berkarya, sehat dan produktif tanpa narkoba, Kepala BNN, Komjen. Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. akan meresmikan website official tokostopnarkoba.com bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo bertepatan dengan hari anti narkoba internasional (HANI).

Marketplace tersebut merupakan kerjasama antara BNN bekerjasama dengan PT Asli Rancangan Indonesia Indonesia (ASLI RI). Sebagai perusahaan Biometric Verification as a Service pertama di Indonesia yang mempunyai kapasitas pencarian Biometric (Fingerprint, Face and Iris) yang sangat cepat dan akurat.

Identifikasi dan Verifikasi Biometric Technology ASLI RI sudah diterapkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, maupun di luar negeri seperti di Mexican Federal Police, Spanish National Police, Dutch Police, Guardia Civil, West Midlands Police, Baltimore Police, dan beberapa lainnya.

“Sebagai penyedia jasa verifikasi biometrik, kami mempunyai teknologi yang sangat compatible terhadap database, baik milik pemerintah maupun swasta. ASLI RI tidak mempunyai database, kami hanya penyedia teknologi verifikasi biometrik,” kata Irjen Pol (Purn) Drs. Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum, CEO dari ASLI RI.

Arief menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan lembaga pemerintah, dan database owner lainnya untuk bisa memberikan jasa verifikasi biometrik yang dapat pakai untuk keperluan verifikasi calon nasabah, calon peminjam uang, dan lain-lain.

Di bidang jasa keuangan (fintech) geliat sektor ini telah merambah ke start up pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowd funding), uang elektronik dan lain lain.

Penyedia jasa keuangan digital harus menerapkan customer due diligence dan enhance due diligence untuk memastikan bahwa semua pengguna nya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Menurut Brigjen. Pol. Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, MH, Kapuslidatin BNN, saat ini BNN bekerjasama dengan PT Asli Rancangan Indonesia untuk membangun dan implementasi sistem Verifikasi Biometrik Catatan BNN agar masyarakat dapat merasakan benefitnya. Hasil verifikasi ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan maupun perusahaan dalam proses customer due diligence yang biasa disebut sebagai KYC (know your customer) atau eKYC.

Dengan kata lain, hadirnya eKYC, penerapan program P4GN yang dicanangkan pemerintah melalui BNN dapat diterapkan lintas sektor, baik di dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta dengan lebih efektif dan efisien.