BPJS Kesehatan Raih Skor Good Governance Sangat Baik

Ilustrasi BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor 85,72 dan berada di level sangat baik menurut tim asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Capaian skor ini merupakan hasil assessment Good Governance untuk periode sepanjang tahun 2018. Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 85,63.

“Kami berharap seluruh Duta BPJS Kesehatan mampu secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang sudah baik sekaligus berupaya melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek Good Governance yang menjadi rekomendasi dari tim asesor,” ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf di Jakarta, (15/05/2019).

Terdapat 4 aspek yang dinilai oleh tim asesor, di antaranya
aspek Komitmen Penerapan Tata Kelola yang Baik memperoleh skor 88,61, aspek Dewan
Pengawas memperoleh skor 85,96, aspek Direksi memperoleh skor 85,29 serta aspek
Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik memperoleh skor 84,33.

Good Governance merupakan salah satu aspek yang menjadi
indikator BPJS Kesehatan untuk mencapai organisasi yang sehat. BPJS Kesehatan menerapkan
prinsip-prinsip Good Governance atau Tata Kelola yang Baik sebagai acuan dalam
menjalankan aktivitas bagi seluruh organ dan Duta BPJS Kesehatan.

Iqbal juga berharap, melalui Good Governance dapat
mengoptimalkan nilai organisasi agar memiliki daya saing yang kuat. Penerapan
Good Governance juga diharapkan akan mendorong pengelolaan organisasi secara
professional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian.

Terdapat 8 prinsip yang terdapat dalam Good Governance,
yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibility), independensi (independency), prediktibilitas (predictability),
partisipasi (participation), kewajaran dan kesetaraan (fairness), dan dinamis
(dynamism).

Salah satu wujud implementasi Good Governance yang juga dilakukan BPJS Kesehatan adalah secara rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 100%. Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 27 institusi pemerintah yang telah menyampaikan LHKPN hingga 100% salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)