Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial,bahkan ketahanan bangsa. Untuk itu, BPOM RI sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengatakan, kemitraan BPOM RI – TNI sangat strategis untuk mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang tangguh dan dapat mencapai pelosok nusantara. Tantangan pengawasan yang kian kompleks dan cakupan pengawasan yang Iuas, salah satunya bisa diatasi dengan kerja sama yang baik antara BPOM RI dan TNI. “TNI yang mempunyai jangkauan sampai ke seluruh pelosok negeri, tentu saja merupakan mitra strategis bagi BPOM RI. Hal ini akan sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang beredar sampai daerah terpencil yang saat ini baru dapat dilakukan oleh Loka POM di 40 Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Lebih dari itu, keahlian TNI dalam bidang intelijen, jumlah personi] yang banyak clan tersebar sampai ke pelosok, serta jejaring kerja yang luas, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lapangan, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat (KIE), pengawasan di daerah perbatasan atau daerah rawan terhadap perdagangan dan peredaran obat palsu, pangan tanpa izin edar dan lain sebagainya sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman 1m.

“Kami menyadari TNI mempunyai tugas yang sama dengan BPOM RI untuk melindungi bangsa, negara dan masyarakat sehingga sinergi ini tentunya akan membantu tugas BPOM RI dalam mengawal kuaIitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin keamanan dan mutunya,” jelasnya.

Hal yang menjadi poin kerja sama BPOM RI dan TNI di antaranya penguatan pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kompetensi petugas, pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, pembinaan potensi wilayah di bidang Obat dan Makanan, pemberdayaan masyarakat melalui KIE, optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta upaya kerja sama strategis di bidang Obat dan Makanan. “Dukungan dari TNI akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM untuk mewujudkan kehadiran Negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.” Ianjut Kepala Badan POM.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan bahwa nota kesepahaman ini mempunyai nilai sangat panting karena kedua belah pihak, BPOM RI dan TNI, dapat saling mendukung agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id