Menurut Akhmad Akbar Susanto, Ekonom Core Indonesia, jumlah pengangguran terbuka Indonesia sejak 2010-2014 mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2005, sebanyak 11,90 juta orang (11,29%) dan terus mengalami penurunan hingga bulan Agustus 2014 jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,30 orang atau 5,94%. Faktor peningkatan pengangguran pada tahun 2005 tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang rendah diakibatkan oleh bencana Tsnunami Aceh serta kenaikan harga BBM pada awal masa pemerintahan SBY.

Berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan SLTA umum dan SLTP mendominasi jumlah pengangguran sebanyak 1,5 sampai 2 juta jiwa, lalu disusul oleh lulusan SLTA kejuruan dan SD. Adapun tingkat pengganguran terbuka di kota lebih banyak dari pada pengangguran di desa.

Tahun 2014 pengangguran di kota mencapai 4.263.157 jiwa, sementara di desa hanya mencapai 2981,748 jiwa. Untuk jenjang usia, tingkat pengangguran tertinggi didominasi usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Sementara itu, untuk provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi tahun 2014 berada di provinsi Maluku. Akbar melanjutkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tren tingkat pengangguran mengalami penurunan sedangkan tren pertumbuhan ekonomi berfluktuatif.

“Pemerintah seharusnya memperhatikan pada aspek pengangguran, tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas adalah yang tidak dapat menyerap lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran,” ujar Akbar di acara Core Media Discussion bersama awak media di Jakarta (3/3).

Terkait dengan lapangan pekerjaan, Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB menuturkan sebaiknya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia terutama di tingkat pendidikan tinggi agar mendorong mahasiswanya terjun di dunia bisnis dan menjadi pengusaha. Tidak memaksakan mereka untuk menjadi peneliti atau pekerja profesional. Arif merinci diantara peluang bisnis tersebut berapa dalam bidang pertanian dan perikanan.

Arif menjelaskan di sektor perikanan ada 2,9 juta ha potensi tambak di Indonesia, tapi baru 22% yang direalisasikan. Sementara potensi serapan tenaga kerjanya sebanyak 12,5 juta baru 2,5% yang direalisasikan. Hal tersebut disebabkan oleh tata ruang yang belum terwujud dengan baik. Dari 34 provinsi di Indonesia baru ada 4 provinsi yang menerapkan zonasi pesisir sebagaimana yang tertuang dalam UU tentang pesisir no.27 tahun 2007.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Arif menyarankan pada pemerintah untuk memberikan investasi pakan dan industri pengolahan, benih dan indukan. Karena selama ini induk yang bagus dan berkualitas di impor dari Amerika. Peluang lain yang Arif paparkan berupa proyeksi sektor perikanan budidaya rumput laut tahun 2015 sebanyak 10,6 juta ton dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan nilai ekonomi yang didapat sebanyak Rp 166 triliun.

“Jadi, investasi yang dibutuhkan untuk bibit sebanyak 1,06 juta ton, benur sebanyak 96,5 miliar ekor dan pakan sebanyak 14 juta ton. Nah, soal pakan, benih dan modal yang diperlukan adalah lembaga pemodalan nonbank yang kompatibel dengan bisnis perikanan,” terang Arif.

Mengenai investasi dan penyerapan tenaga kerja tahun 2005-2014, Arif menambahkan tahun 2014 total investasi sebesar Rp 1.844.655,9 miliar mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114,6 juta orang. Untuk penanaman modal asing sendiri, menurut Arif tidak selalu menurunkan tingkat pengangguran, meski sejak tahun 2009 jumlah investasi asing semakin meningkat, hingga tahun 2014 realisasi penanaman modal asing mencapai 10% atau sebanyak Rp 30.000 miliar. (EVA)