Pemerintahan Jokowi-JK membawa visi Nawa Cita (Sembilan Agenda Perubahan), di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan demikian akan memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat untuk mengambil langkah strategis, sekaligus tanggung jawab menyangkut keberhasilan dan kegagalan negara maupun pasar. Seemestinya langkah-langkah untuk membangun pedesaan secara signifikan dapat berjalan. Hal tersebut dipaparkan oleh Prof.Dr. Didin S. Damanhuri, Ketua Lingkar Ekonomi Nasional (LKEN) dalam seminar yang bertajuk “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Membangun Dari Pinggirian, Mengapa Pembangunan Pedesaan Macet?”

Pemerintahan kali ini pun telah menyiapkan dana sebesar Rp1,2 miliar untuk satu desa atau totalnya lebih dari Rp 20 triliun. Pembangunan infrastruktur untuk sektor pertanian (bendungan dan irigasi) secara besar-besaran pun telah masuk dalam agenda kerja Jokowi-JK. Juga terdapat program-program strategis lainnya yang kondusif untuk sektor pertanian dan pedesaan serta Indonesia Timur sehingga diharapkan mengurangi ketimpangan. Antara lain, program untuk mencapai swasembada pangan, intensifikasi pertanian hortikultura—untuk memenuhi kekurangan pasokan, karena larangan mengimpor oleh Menteri Perdagangan—tol laut dengan membangun sejumlah pelabuhan baru untuk menekan biaya distribusi (logistik) sehingga tidak terjadi perbedaan harga barang dan jasa yang mencolok antar wilayah.

Tetapi menurut Didin, semua program tersebut, masih akan terhadang oleh sisa pengaruh pengaruh pendekatan ‘Growth Oriented’ masa sebelumnya. Misalnya, pernyataan Presiden Jokowi sendiri di dalam APEC and ASEAN Summit, bahwa Indonesia akan aktif dalam Global Supply Chain, “Kalau keterlibatan terhadap rantai produksi global tanpa produktivitas dan daya saing ekonomi nasional yang memadai, maka di satu pihak, kemungkinan target pertumbuhan 7 % bisa dicapai tetapi dengan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi semakin buruk terutama di pedesaan,” jelas Didin.

H.S Dillon, pakar pembangunan pertanian, yang juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, memaparkan sejumlah data dan fakta yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Salah satunya adalah fakta bahwa cita-cita swasembada pangan dan data mengenai impor pangan Indonesia yang sangat kontras. Selama kurun waktu 10 tahun yakni dari tahun 2003 hingga 2013, nilai dan volume impor pangan Indonesia naik signifikan. Pada tahun 2003, Indonesia mengimpor pangan dari negara-negara ASEAN senilai US$719.233 juta dan naik menjadi US$2.173 miliar.

“Ini fakta yang harus dihadapi pemerintahan saat ini, satu data ini saja sudah bisa menjadi kompas bagi kita ke depan harus melangkah ke mana,” ungkap Dillon. Lebih lanjut, Dillon menyerukan pertanian harus menjadi bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi para petani karena mereka yang akan menjadi ‘steward’ bagi lingkungan hidup.

Fakta lainnya yang juga menjadi jawaban mengapa Indonesia belum bisa berswasembada pangan adalah investasi di sektor pertanian didominasi investasi bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, akibatnya tanaman pangan mengalami defisit bahkan stagnan sehingga impor menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

“Lahan pertanian untuk pangan semakin berkurang karena investor lebih memilih mengembangkan perkebunan yang hasilnya adalah komoditi ekspor seperti sawit,” jelas Dr. Enny Sri Hartati, Direktur INDEF. Saat ini 68 % tanah di Indonesia adalah konsesi untuk perkebunan, tambang dan HTI, sehingga petani skala kecil tidak lagi memiliki lahan sendiri, umumnya petani di desa hanya berperan sebagai penggarap atau buruh kebun.

Lebih jauh, Enny mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini dialami oleh Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Menurutnya, kebijakan pembangunan selama ini hanya bertumpu pada ekonomi (economic growth), sehingga berimplikasi pada peningkatan ketimpangan dan kemiskinan. “Pertumbuhan dan size ekonomi kita nampak besar bahkan Indonesia masuk 20 besar negara yang size ekonominya bertambah tetapi angka ketimpangan dan kemiskinan tetap tinggi, ini bisa membawa kita pada bubble gum economic,” jelas Enny.

Forum LKEN-INDEF ini juga berharap agar pemerintah kali ini mampu membangkitkan pedesaan dengan ekonomi pertaniannya (dalam arti luas) sekaligus menciptakan industrialisasi-agro sebagai faktor penopang terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. “Sudah saatnya pertanian kita dikembangkan ke industrialisasi agar petani bisa menjual produk bernilai tambah bukan lagi bahan baku yang nilai jualnya rendah,” ungkap Didin. (EVA)