Telah diketahui bersama bahwa pariwisata adalah industri yang mampu memberikan dampak multiplier dalam perkembangan masyarakat. Beberapa dampak yang cukup penting dari sektor pariwisata yaitu dampak terhadap produksi barang dan jasa, kesempatan kerja, nilai tambah sektoral, upah dan gaji serta dampak terhadap pendapatan negara.

Selanjutnya industri makanan dan minuman yakni sebesar 17,67 %, urutan keempat adalah souvenir sebesar 7,87 % dan kelima adalah produk fashion dan kerajinan sebesar 6,24 %.

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. I Gde Pitana, mengatakan, meski secara keseluruhan pertumbuhan pariwisata Indonesia pada tahun 2012-2013 hanya sebesar 8,39 % tetapi masih mampu bertahan terhadap dampak krisis eknonomi global. “Industri jasa lainnya selama masa krisis global kemarin menurun drastis hingga minus tetapi pariwisata masih mampu bertahan” jelasnya. Pada tahun 2014 ini diperkirakan kunjungan wisman tumbuh 14,2 % dan wisdom sebesar 6,3 %. Tak hanya itu, daya saing pariwisata Indonesia naik dari posisi 74 ke 70. Data dari World Travel and Tourism Council pun menyatakan realisasi investasi kuartal I tahun 2014 mencapai 130,13 juta US$ atau naik 256,43 % dari kuartal I tahun 2013.

Meski demikian, menurut Mohammad Faisal,Ph.D, peneliti senior dari Centre of Reform On Economics (CORE) kontribusi investasi pariwisata terhadap total investasi di Indonesia selama tahun 2013 masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Dari 7 negara di Asia Tenggara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor andalan, Indonesia berada di urutan buntut yakni urutan keenam. Kontribusi investasi pariwisata di Indonesia hanya mencapai 5,3 %, sedangkan Singapura telah mencapai 19,7 %, diikuti Kamboja yang mencapai 14, 7 %.

Tak hanya itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia pun masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara tetangga. Di tahun 2013, kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap GDP hanya 3,1 %, sedangkan Kamboja mencapai 10, 4 % dan Malaysia mencapai 7,2 %. “Sudah saatnya kita mengubah pengelolaan pariwiata dari pendekatan birokrasi menjadi penedekatan bisnis” jelas Faisal. Menurutnya sektor ini harus dikemas sebagai bisnis yang berorientasi profit dan mampu menjawab kebutuhan pasar dengan cepat. (EVA)