Pemerintah di seluruh dunia berisiko mengecewakan warga negaranya karena keberbatasan digital. Hal ini berdasarkan penelitian EY yang dipublikasikan dalam laporan terbaru: “How can government workers and technology align to serve future citizens?”.

Kurang dari satu dalam sepuluh (7%) pemimpin pemerintah yang menjadi responden dalam penelitian meyakini bahwa organisasi mereka telah mencapai tujuan transformasi digital dan momentum digitalisasi yang terbangun selama pandemi terancam hilang.

Laporan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja pemerintah yang merespons tidak siap untuk memanfaatkan potensi manfaat digitalisasi yang sangat besar. Ini termasuk meningkatkan akses ke layanan digital, menggunakan analitik data untuk memprediksi kapan orang yang rentan membutuhkan lebih banyak bantuan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Sebagian besar responden mendapati diri mereka terkendala oleh kombinasi masalah, termasuk kurangnya pemimpin yang sadar digital. Lalu kurangnya keterampilan digital dan data serta pelatihan untuk mengaksesnya serta budaya organisasi yang reaktif dan tidak menginspirasi, menghambat upaya untuk menarik talenta digital terbaik.

Ditambah dengan fakta bahwa 38% responden pekerja pemerintah Gen Z mengatakan bahwa mereka berencana untuk meninggalkan pekerjaannya dalam 12 bulan ke depan. Pemerintah juga harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan talenta yang melek digital yang sudah mereka miliki, karena tenaga kerja sektor publik yang menua mendekati masa pensiun.

Laporan ini juga menyoroti bagaimana lembaga pemerintah di seluruh dunia memandang secara jangka panjang tentang kebutuhan kapasitas dan kemampuan, serta mengidentifikasi kesenjangan dan menciptakan strategi untuk mengakses keterampilan yang dibutuhkan.

Misalnya, di Singapura, Government Technology Agency of Singapore (GovTech) memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi smart nation negara tersebut. Badan ini bertujuan untuk mengubah sektor publik secara digital dan membuat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari warga negara dan bekerja untuk mengidentifikasi keterampilan digital untuk dikembangkan dalam lembaga pemerintah dan membangun kompetensi teknis dan kerangka kerja penilaian.

Di Thailand, sebuah unit berjangka khusus, Digital Economy Promotion Agency didirikan untuk memantau kemajuan teknologi terkini, mengantisipasi lapangan kerja baru, dan mengidentifikasi keterampilan digital yang belum ada.

Benjamin Chiang, EY Asean Government & Public Sector Leader mengatakan pegawai sektor publik didorong oleh tujuan dan suara mereka sekarang jauh lebih keras dan jelas. Pemimpin pemerintah perlu mengartikulasikan preposisi nilai organisasi, sehingga menarik dibandingkan dengan sektor swasta.

Di luar talent pipeline untuk sektor publik, para pemimpin pemerintah harus menyadari secara digital dan menciptakan visi yang menginspirasi dari agenda transformasinya, serta menerapkan program dan inisiatif untuk menarik talenta global. “Membangun kumpulan talenta yang relevan akan membantu pemerintah menangkap peluang untuk menarik inovasi dan investasi bisnis,” katanya.

Meskipun gabungan sejumlah tren global mendisrupsi pemerintah, di antaranya hadir pula tantangan dan juga peluang signifikan untuk transformasi digital sektor publik. Untuk mengatasi masalah ini, laporan ini merekomendasikan kerangka kerja berupa empat tindakan utama yang harus diikuti oleh pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan:

Tantangan dan Peluang Indonesia Menuju Pemerintahan yang Bertransformasi Secara Digital

Sebagai upaya untuk mendorong transformasi digital pemerintah provinsi dan daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia menginisiasi Gerakan Kota Cerdas untuk memandu kota dalam mengimplementasikan platform digital pada layanan publik mereka. Gerakan ini juga merupakan bagian dari agenda utama Indonesia untuk melakukan transformasi digital berskala nasional.

Bangkit Kuncoro,EY Indonesia Government & Public Sector Leader mengatakan rencana Smart City nasional pasti akan merangkul pemerintahan digital dan membantu pembentukan organisasi sektor publik yang sesuai untuk masa depan, karena inisiatif tersebut akan dipimpin oleh pemerintah daerah. “Dengan ini, kita diharapkan dapat melihat transformasi yang benar-benar sesuai sasaran, situasi dan permasalahan di masing-masing kota,” ujar Kuncoro.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya percepatan digital dan teknologi dalam pelayanan publik. Beberapa contoh layanan publik yang telah didigitalkan oleh pemerintah Indonesia antara lain pengurusan dan perpanjangan paspor, pembayaran pajak, dan penerapan sistem jaminan sosial. Masyarakat Indonesia juga dapat mengajukan keluhan mereka ke layanan publik melalui platform yang didukung pemerintah.

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengembangkan platform layanan publik digital dengan tujuan utama untuk memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik dalam satu platform tunggal. Rencana ini bisa menjadi terobosan bagi sistem pelayanan publik Indonesia karena akan menurunkan risiko mal-administrasi.

Merujuk pada Global Talent Competitiveness Index 2022 INSEAD, Indonesia masih berada di peringkat 72, lebih rendah dari negara-negara tetangga yakni Singapura (2), Malaysia (32), Filipina (62), dan Thailand (67). Masih dari laporan yang sama, keterampilan digital Indonesia dinilai sangat rendah, dengan skor hanya 15,70 dari 100. Hal itu menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mendorong keterampilan digital sebagai dasar transformasi pelayanan publik.

Kuncoro menyimpulkan di era perubahan yang bergerak cepat dan tidak dapat diprediksi ini, transformasi digital yang inovatif dalam layanan publik mendapatkan momentum untuk memenuhi tuntutan baru, merevolusi layanan, untuk memenuhi harapan warga.

Beberapa tantangan tidak dapat dihindari dan harus diselesaikan oleh pemerintah cepat atau lambat, termasuk birokrasi internal, budaya, dan keahlian aparatur pemerintah. “Pada akhirnya, transformasi semacam ini akan membawa begitu banyak peningkatan dan efisiensi positif pada layanan publik kita,” katanya.

Dede Suryadi