Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat rencana investasi PMA sepanjang tahun 2015 paling banyak berasal dari Tiongkok. Lembaga tersebut mencatat, pengajuan izin prinsip ke BKPM dari Tiongkok periode 1 Januari-31 Desember 2015 sebesar Rp 277,59 Triliun atau 22,96% dari total izin prinsip PMA yang masuk ke BKPM dalam periode yang sama Rp 1.208,80 Triliun. Nilai pengajuan izin prinsip Tiongkok tahun 2015 ini naik 67% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 166,21 Triliun.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, menyatakan tingginya pengajuan izin prinsip dari Tiongkok ini menunjukkan Indonesia merupakan negara tujuan investasi utama bagi investor dari Tiongkok. Menurutnya, tantangan BKPM selanjutnya adalah mendorong rencana investasi yang sudah dimasukkan tersebut dapat terealisasi. Dia mengakui, rasio realisasi investasi Tiongkok hanya 7%, masih lebih rendah dibandingkan negara mitra investasi lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang mencapai lebih dari 60%.

“Setahun terakhir memang investor dari Tiongkok cukup agresif yang ditunjukkan dengan pengajuan izin prinsip paling besar. Kami akan mendorong agar rencana investasi yang sudah diajukan ke BKPM dapat terealisasikan sehingga realisasi investasi dari Tiongkok dapat meningkat,” jelas Franky.

Franky menambahkan, sektor-sektor yang diminati oleh investor Tiongkok lebih banyak terfokus di sektor infrastruktur.

Menurut data BKPM, rencana investasi terbesar yang diajukan oleh investor Tiongkok adalah sektor kelistrikan sebesar Rp 150,89 triliun atau 54,36% dari total rencana investasi Tiongkok. Diikuti oleh sektor angkutan kereta api sebesar Rp 73,90 Triliun atau 26,62%, sektor industri logam dasar Rp 16,78 triliun atau 6,04%, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 13,96 triliun atau 5,03% serta sektor perdagangan sebesar Rp 9,32 triliun atau 3,36%.

“Tingginya minat investasi di sektor kelistrikan ini menunjukkan langkah agresif pemerintah untuk menawarkan potensi investasi sektor tersebut disambut baik investor. Kita tentu ingat, pada saat awal menjabat Presiden Jokowi sudah menawarkan potensi investasi infrastruktur, termasuk kelistrikan kepada investor Tiongkok saat menghadiri KTT APEC di Beijing,” tambah Franky.

BKPM juga mencatat, selain Tiongkok, negara lainnya yang investornya banyak mengajukan izin prinsip ke BKPM adalah Singapura Rp 203,89 triliun, Jepang Rp 100,64 triliun, Malaysia Rp 69,13 triliun, Korea Selatan Rp 60,52 triliun, dan Amerika Serikat Rp 56,31 triliun. (EVA)