Business Research Trends zkumparan

Riset Microsave: 93,2% KPM Puas dengan PKH

Riset Microsave: 93,2% KPM Puas dengan PKH

Kerja sama antara Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation membuahkan hasil riset independen terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Riset tersebut dilakukan sejak awal tahun 2019 oleh Microsave Consulting, hasilnya sebanyak 93,2% KPM merasa puas dan merasakan dampak positif dari pelaksanaan PKH.

Hasil riset juga menunjukkan telah terjadinya perubahan perilaku positif pada penerima PKH terkait kesehatan, pendidikan dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM PKH yang mencapai 93,2% terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM tersebut. Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana ketentuan yang disyaratkan pemerintah.

“Sebanyak 86% KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” ujarnya di Sari Pan Pacific, Jakarta (02/05/2019).

Hasil riset juga menyatakan, 93% puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92% puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh pendamping PKH, 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Sementara itu, penggunaan dana bansos seperti dalam riset tersebut disebutkan, 74% responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67% untuk biaya sekolah, 58% untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54% untuk membeli makanan tambahan, 42% biaya ekstra kurikuler sekolah, dan 33% untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Di bidang kesehatan, 92% KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48% KPM menggunakan KB, sementara hanya 26% Non KPM PKH yang menggunakan KB. Di bidang pendidikan, 78% anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10% anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5%, olahraga 4 %, seni budaya 1%.

Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 98% KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Sekitar 64% pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen Bank sebesar 14% dan e-Warong sebanyak 2,3%.

Sementara itu, 86% KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut. Bagi 86% KPK PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17% KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya.

“Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal sehingga secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka melalui kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan keuangan lainnya,” ujar Agus.

Country Manager MicroSave Consulting Indonesia, Grace Retnowati mengatakan, temuan riset dapat membei gambaran terhadap pelaksanaan program PKH terutama setelah diberlakukannya digitalisasi PKH di tahun 2017 dan memberi masukan terhadap penyempurnaan penyaluran bansos. Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS juga membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM.

Sementara itu, KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank. “Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan,” katanya.

Menurut Grace rekomendasi lain sebagai hasil riset ini untuk mendorong inklusi keuangan adalah, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung. Sementara untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce, dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP.

Sebagai informasi, riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Untuk keperluan analisis data, riset dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Tujuan dari riset tersebut adalah mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Editor: Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved