Setelah lebih dari satu tahun masa kepemimpinanya di DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi tak kunjung surut popularitasnya di masyarakat. Hal ini berdasarkan data riset yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Namun, hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan kepuasan masyarakat Ibu Kota dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan riset itu, ada dua hal yang menjadi penyebab ketidakpuasan masyarakat Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Permasalahan paling utama adalah kemacetan, sebanyak 61,5 persen menyatakan tidak puas. Prof Didik J Rachbini, Chairman of PDB, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemcetan dinilai belum terselesaikan hingga saat ini. “Memang untuk jalur busway (Transjakarta – red) sudah steril. Tapi, macetnya pindah ke jalur lain,” papar Didik.

Selanjutnya, permasalahan kedua yang membuat masyarakat tidak puas adalah pembenahan angkutan umum. Dari hasil riset menyatakan sebesar 50,8 persen tidak puas atas kinteja Pemprov DKI Jakarta menangani permasalahan tersebut. Selain kedua permasalahan tersebut, ketidakpuasan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penataan terminal, dan pengatasan banjir dengan persentase 39 persen – 44 persen.

Riset ini dilakukan dengan sistem telepolling pada 500 responden acak dari buku telepon antara tanggal 11-13 Oktober 2013. Tingkat kesalahan riset ini mencapai 4,5 persen. Agus Herta S, peneliti dari PDB mengatakan bahwa riset ini tidak mewakili masyarakat keseluruhan tapi mewakili masyarakat pengguna telepon. “Ini tidak bisa disamakan dengan face to face,” ungkap Agus.

Berdasarakan riset tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI saat ini adalah penertiban Pedagang Kaki Lima. Sebanyak 77,7 persen masyarakat menyatakan puas. Lalu diikuti dengan, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan dan perbaikan birokrasi.

Didik menambahkan, lambannya pencairan dana APBD DKI tahun 2014 ini bisa jadi penyebabkan kepuasan masyarakat DKI menurun. Sebab, keterlambatan tersebut berakibat molornya program-program kerja yang dirancang. Selain itu, komunikasi yang efektif kepada mitra kerja juga jadi penyebab lambatnya kinerja Pemprov DKI Jakarta. “Diperlukan cara yang lebih efektif lagi, jangan harus 33 kali ketemu baru selesai permasalahan. Lalu, bekerja sama dengan mitra kerja seperti DPRD dan pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan. Permasalahan ini bukan tanggung jawab Jokowi saja, tapi semua elemen,” papar Didik. (EVA)