Dialog B20-G20 antara para menteri negara G20 dan pemangku kebijakan yang membahas rekomendasi kebijakan dari Integrity and Compliance Task Force (I&C TF) telah berhasil diselenggarakan.

Haryanto T. Budiman selaku Chair of I&C TF yang juga menjabat sebagai Managing Director BCA mengatakan saat ini kita masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan integritas. Perdagangan gelap, pelanggaran HAM, penipuan pajak, korupsi, pencucian uang hingga pendanaan teroris masih menjadi persoalan global bersama.

“Terkait hal itu, saat ini investor global memutuskan untuk menginvestasikan dana pada sektor bisnis yang peduli pada aspek keberlanjutan dan mempunyai dampak langsung pada lingkungan, sosial dan tata kelola yang bersih. Artinya, badan usaha tidak hanya bicara soal keuntungan atau profit, tapi juga pemenuhan etika sosial,” ujar Haryanto di Jakarta, pekan ini.

I&C TF telah merumuskan empat rekomendasi. Pertama, mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG). Kedua, mendorong aksi kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Ketiga, menumbuhkan tindakan perlawanan yang tangkas untuk memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris dan keempat, memperkuat tata kelola untuk mengurangi risiko kejahatan siber yang semakin meningkat.

“I&C TF menekankan pada rekomendasi kebijakan integritas anti-korupsi, anti-pencucian uang, anti-terorisme dan pelayanan pemerintahan serta bisnis yang berintegritas terutama di era digital yang harus melindungi hak-hak privasi dari kejahatan siber,” ungkap Haryanto.

Dalam kesempatan yang sama, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam sambutannya mengatakan forum ini merupakan sarana untuk mengomunikasikan kembali rekomendasi kebijakan yang sudah dirumuskan B20 I&C TF untuk dibawa ke KTT G20. Saat ini, kata Shinta, fokus pada profit tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran bagi kesuksesan praktik bisnis. Dunia menyepakati, entitas bisnis harus mengadopsi prinsip ESG dengan baik demi keberlanjutan usaha di masa depan.

B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis tanah air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, sambung Shinta, empat bidang fokus utama dari I&C TF ini menggemakan pesan-pesan utama yang serupa dengan task force lainnya mengenai literasi keamanan siber dan penerapan ESG.

Shinta juga menegaskan, rekomendasi kebijakan dari I&C TF akan mendorong realisasi legacy B20 Indonesia. Dalam percepatan transisi hijau, B20 menjalankan dua legacy yakni Carbon Center of Excellence yang akan membantu bisnis memahami dan menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik, sementara Global Blended Finance Alliance akan membantu menghubungkan pemilik projek hijau dengan calon investor untuk membantu pendanaan projek.

“Rekomendasi I&C TF juga memperkuat tata kelola guna mengurangi risiko kejahatan dunia maya pada implementasi program warisan layanan kesehatan B20, yakni sebuah sistem pemantauan patogen global digital yang ‘Always-On’ serta kampanye global ‘One Shot’. Legacy ini mendorong transformasi digital layanan kesehatan, utamanya soal keamanan riwayat data pasien,” kata Shinta.

Kebijakan pemerintah melalui G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga sejalan dengan rekomendasi I&C TF, terutama rekomendasi kedua tentang pembinaan tindakan kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Oleh karena itu, B20 percaya dengan menerapkan rekomendasi kebijakan dan mendukung fokus ACWG, negara-negara G20 dapat mengurangi kasus korupsi mereka.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid, menjelaskan inovasi praktik pembangunan berkelanjutan, transparan berintegritas dan bisnis yang jauh dari praktik kecurangan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan akan membuat pondasi yang kuat bagi tata kelola dunia yang lebih adil baik itu secara ekonomi maupun sosial.

Di dunia yang maju secara digital, yang mana informasi bergerak dengan kecepatan cahaya, pentingnya integritas dan kepatuhan dalam bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan mereka, karena reputasi dapat dibuat atau dihancurkan dalam hitungan detik. “Sayangnya, kerusakan reputasi bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi bisnis karena kurangnya integritas. Risiko pelanggaran peraturan dari praktik bisnis yang tidak bermoral membuat kita terkena denda dan hukuman lainnya,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, untuk menciptakan dunia yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu kuncinya adalah upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Rekomendasi kebijakan I&C TF memungkinkan praktik integritas bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu bisnis untuk menumbuhkan kepercayaan publik, serta membangun modal keuangan dan reputasi mereka.

Dalam pidatonya di acara tersebut, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mengatakan perekonomian Indonesia tetap tangguh dalam berbagai dinamika global yang ada. Ini menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi di Indonesia memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

“Meskipun keberhasilan itu telah kita capai di tengah tantangan global saat ini, kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran suap, pencucian uang, kejahatan dunia maya dan pembiayaan terorisme meningkat selama krisis pandemi ini. Hal ini membuat pemerintah dan swasta harus menjalin kemitraan erat untuk melakukan mitigasi dan melakukan praktik bisnis serta layanan publik yang transparan, efektif dan adil,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud M. D., dalam sambutannya menyoroti mengenai upaya pemerintah Indonesia memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme demi menciptakan iklim usaha dan proses bisnis yang bertanggung jawab dan transparan. Mahfud berharap, dialog B20-G20 ini dapat mendorong transparansi dan integritas dalam praktik bisnis serta meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Hal senada juga dikatakan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury yang mengatakan saat ini kementeriannya telah memulai transformasi dengan berfokus pada beberapa hal termasuk integritas, tata kelola, serta mengimplementasikan ESG untuk diterapkan di seluruh BUMN Indonesia. Pahala menambahkan, BUMN merupakan entitas bisnis sekaligus cerminan dari negara sehingga harus terdepan dalam menerapkan prinsip integritas dan kepatuhan dalam berbisnis.

Dari dua panel diskusi yang diadakan pada acara dialog tersebut, 8 panelis yang merupakan praktisi dari berbagai negara juga menyuarakan hal yang sama terkait tantangan di bidang integritas dan kepatuhan yang dihadapi oleh dunia bisnis saat ini. Secara internal, hal ini dapat diselesaikan dengan penerapan tata kelola yang berkelanjutan di perusahaan, salah satunya dengan mengintegrasikan penerapan sistem etika, risiko dan kepatuhan dalam perusahaan; mempekerjakan pimpinan perusahaan yang paham dan berpengalaman tentang praktek keberlanjutan sehingga dapat menerapkan ‘tone at the top’; dan adanya peran pemantauan yang independen atas aktivitas perusahaan baik dari internal maupun eksternal.

Swa.co.id