Danareksa Investment Management bertemu dengan para investor untuk menyampaikan proyeksi investasi dan ekonomi dalam negeri pascaPilpres 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta (24/4/2019). Tem yang diangkat “Economic & Investment After 2019 Election: What’s Next?”

Direktur Utama Danareksa Investment Management, Marsangap P. Tamba, dalam sambutannya mengatakan, saat ini sebagian besar investor memilih wait and see untuk memulai berinvestasi mengingat masih menunggu hasil Pilpres yang akan diumumkan 22 Mei 2019 mendatang.

“Karena itu tujuan kami mengadakan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para investor bagaimana kondisi perekonomian sekarang dan bagaimana pengaruhnya pada iklim usaha dan investasi,” ujar Marsangap.

Pada acara yang dihadiri lebih dari 200 nasabah Danareksa yang mayoritas terdiri dari institusi keuangan, Marsangap juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh berkelanjutan apabila pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan. Konektivitas akan memastikan kelancaran mobilitas arus barang dan juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru.

Menurutnya, ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat adalah kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, budaya berinovasi dan sektor kewirausahaan yang berkembang. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki program yang mendukung peningkatan sumber daya manusia agar budaya tersebut dapat tercapai.

Inovasi dan penguasaan teknologi akan menjadi faktor penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang pesat.Saat ini, Indonesia memiliki startup terbanyak di dunia, bahkan ada yang menjadi decacorn. Perkembangan startup ini harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang ciamik dan stabilitas politik. Pada gilirannya, akan mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Menko Bidang Perekonomian saat membuka Annual Economic & Investment Outlook 2019 yang digelar Danareksa itu menjelaskan, saat ini ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat.

“Beberapa tantangan eksternal yang perlu diwaspadai Indonesia untuk bisa menekan defisit, yakni soal kebijakan moneter Amerika Serikat, perang dagang, Brexit, hingga harga komoditas,” jelas Susiwijono. Untuk itu, pemerintah berupaya menekan defisit dengan berbagai langkah kebijakan. Untuk tahun ini akan fokus pada substitusi impor, menggenjot ekspor, dan mendorong investasi.

“Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Susiwijono.

Menurutnya, Pemerintah RI memprediksi tren peningkatan investasi pasca pemilu 2019 akan terjadi. Hal ini didasarkan pada Data BKPM dari tahun 2003 – 2018 yang menunjukkan perkembangan investasi selama satu tahun sebelum Pemilu cenderung mengalami penurunan, sedangkan setelah Pemilu cenderung meningkat, terutama pada investasi asal luar negeri.

Pemerintah juga akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

Dalam jangka pendek, pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata.

Sementara di jangka menengah-panjang, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan akan tumbuh sebesar 5,3% untuk 2019, dan kisaran 5,3% – 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% – 7,4%.

Susiwijono pun menambahkan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5 – 15% serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari Pemerintah Daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25% dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi.

Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp472 triliun s.d. Rp473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp427 triliun s.d. Rp429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri.

Terakhir yang terpenting, peran swasta juga diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif oleh Pemerintah dan program Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha.

www.swa.co.id