Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, menekankan tiga hal penting kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga di Jakarta (25/8/2021).

“Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah. Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas,” jelas Presiden Joko Widodo.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan. Arahan tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara virtual pada 25 Agustus 2021 dari Istana Negara.

Sampai Juli 2021, inflasi terjaga rendah sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan. Inflasi 2021 dan 2022 diprakirakan akan terjaga dalam kisaran sasarannya yaitu 3,0±1%, meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan harga komoditas dunia.

Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID, disertai berbagai inovasi program pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk memastikan terjaganya stabilitas harga.

Inflasi yang terjaga menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran UMKM perlu diperkuat dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasidisertai adaptasi penggunaan teknologi digital yang diperluas guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga. Transformasi untuk mendukung peran UMKM perlu terus dilakukan melalui pengembangan klasterisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.

Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan juga telah menyepakati Keputusan Bersama dalam kerja sama pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan yang melonjak karena dampak varian delta Covid-19, melalui pembelian SBN secara langsung. Dengan skema tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan biaya murah dan bahkan sebagian biaya menjadi nol persen.

Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”. Dalam Rakornas tersebut, secara simbolis diserahkan penghargaan TPID kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik dan berprestasi.

TPID Terbaik Tingkat Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua.

TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Banyuwangi, Kota Samarinda, Kota Gorontalo, dan Kota Jayapura.

TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id