Indonesia akan menjadi tuan rumah IMF-WB Annual Meetings 2018 yang merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekomomi dan keuangan. Acara ini akan dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara serta sektor privat, akademisi, NGO, dan media.

Pertemuan yang akan dilaksanakan Oktober ini bukan semata-mata pertemuan IMF dan World Bank, tapi juga menjadi momentum yang pas untuk membicarakan isu ekonomi yang bersifat global, mengingat kehadiran para tokoh dari berbagai negara. Peter Jakobs, Ketua Task Force Bank Indonesia untuk IMF-WB Annual Meetings 2018, menjelaskan, Indonesia akan membawa empat topik untuk memanfaatkan momentum tersebut. Pertama, international monetary system. Kedua, digital economy and finance. Ketiga, infrastruktur keuangan. Keempat, sharia economy and finance.

Onny Widjanarko, Kepala DKSP BI, memaparkan, Indonesia bisa menggunakan digital economy untuk memecahkan masalah yang ada. “Kalau ekonomi Indonesia ingin tumbuh 6% dalam 5 tahun ke depan, kita punya dua masalah (yang harus diselesaikan), yaitu financing dan productivitiy gap. Terkait financing gap, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%, diperlukan pertumbuhan kredit 16%. Sementara itu dengan kondisi eksisting, kalau angkanya digenjot hanya akan mencapai 13,5% sampai dengan 2023. Digital ekonomi adalah satu solusi untuk menutupi kekurangannya. Kredit non konvensional seperti financial technology harus digerakkan karena banyak sekali nasabah underserved dari bank,” jelasnya di Jakarta (12/9/2019).

Sementara itu, dari sisi productivity gap, ia menilai kebanyakan produk yang dijual di e-commerce Indonesia berasal dari asing. “Tidak ada yang salah karena skala produksi dan kualitas lokal belum sampai situ, hal itu juga bisa diselesaikan dengan digital ekonomi. Maka dari itu, arah digital ekonomi Indonesia ke depan berupa tiga pilar, yaitu growth, digital lending, payment, serta stability,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, cakupan usaha yang tergolong besar di Indonesia hanya sebanyak 0,01% saja, usaha menengah 0,1%, dan UMKM 1,15%. Sementara itu, persentase terbesar ada pada usaha mikro, yaitu 98,74%. Usaha mikro akan bisa tumbuh lebih besar kalau diberikan kredit, sementara bank belum berani memberi kredit dikarenakan pencatatan transaksi yang tidak bisa dilihat. Sektor ini bisa menjadi peluang digital finance. P2P lending akan diarahkan ke sektor mikro.

Ke depan, BI ingin melakukan integrasi keuangan. Onny menerangkan bahwa rantai nilai yang ingin diintegrasi adalah financing, productivity, marketplace, payment, dan logistik. Setelah sistem tersebut terintegrasi, pemberian kredit dapat dilihat dari cara spending usaha mikro yang semuanya bisa dilihat dari data digital payment. “Itulah yang digunakan oleh pemain fintech. Semua dijadikan digital karena kita ingin mengintegrasi 5 rantai tersebut. Kita tahu sekarang di Indonesia, cost logistik mencapai14-24% karena kita negara kepulauan. Kalau logistik terintegrasi dengan payment, tentu dapat mengurangi cost. Setelah mengintegrasikan 5 rantai tadi, kita lanjutkan ke transaksi cross-border,” ujarnya.

Isu cross-border ini menjadi penting mengingat informasi produk yang dijual di e-commerce Indonesia dapat diakses dari luar negeri, namun tidak bisa dipasarkan ke sana. Para pelaku e-commerce mengaku bahwa kendalanya adalah logistik dan pembayaran. Maka, langkah ke depan yang akan dilakukan adalah melalui kolaborasi dengan pemain asing.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id