Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dana yang mesti digelontorkan untuk melakukan revitalisasi industri tekstil dari hulu ke hilir menelan biaya hingga Rp 175 triliun. Untuk permesinan saja, biaya yang diperlukan adalah sekitar Rp 75 triliun.

“Kami minta kepada mereka mana yang menjadi prioritas dan presiden akan mencari solusi, karena ini adalah persoalan bangsa,” ujar Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Ia mengatakan akan mengklasifikasikan sektor mana saja yang menjadi prioritas, guna dicarikan solusi. Sehingga ke depan industri tekstil lebih berdaya saing dan harganya lebih kompetitif.

Setelah berdiskusi dengan para pengusaha tekstil, Bahlil sementara ini telah mengambil beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan lesunya industri tekstil Tanah Air. Pertama, perlu ada revitalisasi pabrik di Tanah Air.

Selain itu, perlu ada bantuan penetrasi perbankan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. “Yang ketiga adalah negara harus hadir dalam membuat regulasi utk memudahkan mereka termasuk dengan keringanan pajak,” tutur Bahlil.

Adapun Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan dana Rp 175 triliun dari hulu ke hilir itu diperlukan dalam periode 7 tahun. Di sisi lain, dalam 10 tahun, ia mengatakan devisa dari tekstil dan produk tekstil juga akan meningkat, dari US$ 13,2 miliar per tahun pada 2018 menjadi US$ 39 miliar, dengan net devisa US$ 30 miliar.

“Jadi Rp 175 triliun dalam waktu 7 tahun, dari sekarang net devisa US$ 3,2 miliar, jadi ini adalah dari harmonisasi antara hulu ke hilir, kenapa, supaya meningkatkan daya saing kita adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing di Indonesia,” tutur Anne. Ia mengatakan para pelaku industri tekstil ingin net devisa yang disumbang sektornya meningkat hingga 10 kali lipat dalam 12 tahun.

Sumber: Tempo.co