Dalam seminar international bertema “Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing” yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) terungkap belum ada kebijakan yang jelas bagaimana peran swasta dan pemangku kepentingan lain dalam hilirisasi investasi sektor infrastruktur.

Beberapa proyek infrastruktur yang sedang dibangun seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), jalan tol, kereta api cepat, tol laut, pelabuhan, bandara, air bersih dan waduk. Pemerintah mengeluarkan kerangka regulasi dan kebijakan untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur strategis, dimana komitmen pendanaan untuk infrastruktur yang berasal dari APBN juga meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir.

Seminar yang dibuka oleh Menteri Perhubungan sebagai Keynote Speaker dan pembicara dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengembangan infrastruktur utama dikombinasikan dengan peningkatan sistem transportasi serta pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek, diyakini akan menjadikan target tersebut terealisasi.

Dengan pergerakan 60 persen tersebut artinya MRT, LRT, BRT, dan KRL sudah berfungsi dan menjadi bagian terpenting bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh semua pihak, terutama peranan swasta.

Ia menambahkan keberhasilan pembangunan di daerah berskala besar akan tergantung pada perkembangan sistem transportasinya. Seperti yang diketahui di banyak kota besar, masalah transportasi muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti kemacetan lalu lintas.

Menurut Budiarsa Sastrawinata, Presiden Kehormatan INTA, pemerintah perlu memikirkan bagaimana menangkap nilai manfaat jangka panjang dari semua proyek infrastruktur strategis bagi pengembangan kawasan dan pemenuhan rumah yang terjangkau. Nilai manfaat proyek infrastruktur seharusnya dapat dikelola dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Apalagi proyek-proyek infrastruktur strategis menciptakan multiplier effect yang menggerakan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan hilirisasi investasi baru, seperti: kota baru, kota LRT, aero-polis, kawasan wisata terpadu, program satu juta rumah dan lainnya.

Secara terpisah dan tidak direncanakan, pengembang swasta bereaksi positif untuk memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan upaya mempromosikan kawasan hunian dan permukiman serta kota baru yang sedang mereka kembangkan.

Budiarsa menambahkan ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini. Tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN sendiri saja. Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta) dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam Master Plan. Pembangunan sistem angkutan massal (MRT dan LRT) diintegrasikan secara terpadu dengan pengembangan properti serta didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang.