Trends Economic Issues zkumparan

Kegiatan Konstruksi Pembangunan Infrastruktur 5 KSPN Sudah Berjalan 33%

Di tengah Pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang.

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan pandemi Covid-19, pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Jumat (29/05/2020).

Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,82 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021. Rinciannya, TA 2019 sebesar Rp1,67 triliun, TA 2020 sebesar Rp 4,19 triliun dan TA 2021 sebesar Rp 2,96 triliun. TA 2021 merupakan paket lanjutan Multi Years Contract (MYC) karena rekomposisi MYC dan perubahan dari Single Year Contract (SYC) ke MYC.

Untuk tahun 2020 anggaran sebesar Rp 4,19 triliun dialokasikan untuk 190 kegiatan, yaitu Danau Toba 70 kegiatan senilai Rp 1,38 triliun, Borobudur 32 kegiatan senilai Rp 1 triliun, Mandalika 21 kegiatan senilai Rp 600 miliar, Labuan Bajo 42 kegiatan senilai Rp 870 miliar, dan Manado – Likupang 25 kegiatan senilai Rp 320 miliar, di mana 33% dari 190 kegiatan sudah dimulai konstruksi fisiknya setara dengan Rp 1,47 triliun.

“Sementara kegiatan swakelola berjalan mencapai 19% senilai Rp 1,32 triliun untuk pembebasan lahan dan rumah swadaya. Adapun proses lelang berjalan mencapai 48% senilai Rp 1,39 triliun,” lanjutnya.

Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata.

Di samping itu, berkaitan dengan pandemi Covid-19 terdapat beberapa masukan Standar Protokol Keamanan dan Keselamatan Terpadu di destinasi pariwisata, antara lain penyediaan toilet dengan kualitas bintang 4 untuk KSPN Labuan Bajo dan Borobudur yang premium serta bintang 3 untuk KSPN lainnya.

Kemudian penyediaan fasilitas cuci tangan di area- area pedestrian dan destinasi wisata (pasar/UMKM/area souvenir), pelayanan bagi difabel, jaringan dan alat komunikasi, serta dukungan peralatan serta alat transportasi yang baik dan siap digunakan untuk antisipasi kondisi darurat dan bencana.

Dalam mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru, Kementerian PUPR menekankan beberapa hal, pertama kawasan pariwisata perlu “dihantarkan” dengan tetenger dan koridor yang baik, seperti jalan, trotoar, pagar, pepohonan endemik/lokal dengan tajuk misal trembesi di Borobudur dan Mandalika, bougenville, flamboyan dan sakura NTT di Labuan Bajo.

Kedua, fasilitas homestay dengan desain rumah adat termasuk pagar rumah di sepanjang koridor utama menuju destinasi wisata. Ketiga, menjadikan KSPN Labuan Bajo sebagai good practice bila berhasil dalam penataan jalan dan trotoar sebagai kawasan pedestrian dengan kualitas premium, dimana seluruh kabel utilitas dimasukkan ke bawah tanah (underground utility box).

“Selama pandemi Covid-19 kegiatan di 5 KSPN dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan serta Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,” ujar Menteri Basuki

Sebelumnya, Kementerian PUPR bersama Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Sepuluh Nopember, dan Universitas Diponegoro menyiapkan program spesialis strata dua (S2) dengan materi keahlian khusus.

“Bukan engineering master, itu general. Program yang didesain Kementerian PUPR bersama 4 universitas tadi adalah super spesialis yang akan diakui sebagai Master (S2) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya di Undip, Master of Reservoir Operation. Kita sudah banyak memiliki bendungan yang dibangun, tapi pola operasinya belum dilakukan berdasarkan prinsip keilmuan. Nanti kita bekali anak muda dengan ilmu untuk pengoperasiannya,” jelasnya.

Menteri Basuki mengatakan, program super spesialis dilakukan selama 18 bulan di mana 1 semester dilakukan di kelas dan 2 semester di lapangan dengan mentor. Program ini didesain untuk 1 kelas yang terdiri dari maksimal 10 mahasiswa berdasarkan penugasan dari institusinya. Selain dari Kementerian PUPR, Menteri Basuki juga meminta agar BUMN Karya mengirimkan stafnya untuk menjadi mahasiswa program ini.

“Melalui program ini mudah-mudahan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas industri konstruksi kita yang lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved