Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia telah mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 10,86 persen. Hal tersebut cukup baik. Namun, kecepatan menurunkan jumlah penduduk yang miskin, kata Sri Mulyani, sangat lambat pada dekade terakhir ini.

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengunjungi salah satu booth dalam ajang Indonesia Fintech Festival and Conference, di ICE BSD, (30/8).

“Selain itu, sejak krisis 1998, ekonomi Indonesia pulih dan tumbuh tinggi. Memang kemiskinan turun, tapi kesenjangan melebar. Satu persen penduduk menguasai 50 persen aset. Sedangkan di dunia, 1 persen penduduk menguasai hampir 90 persen aset,” ujar Sri Mulyani dalam seminar Supermentor 16 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat.

Biasanya, menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diciptakan para pemodal yang terus mengakumulasi modalnya. Bagaimana membuat perekonomian tumbuh cukup tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta mengatasi kemiskinan dan kesenjangan? Bagaimana agar bisa dinikmati oleh 40 persen rakyat paling bawah.

Sri Mulyani mengatakan, agar kesenjangan teratasi, rantai kemiskinan harus diputus. Untuk memutus rantai itu, keluarga miskin harus mendapatkan akses untuk menikmati pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Sebagian masyarakat masih belum punya kemewahan itu meskipun anggaran pendidikan naik 20 persen, Rp 400 triliun.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, negara harus hadir melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang diluncurkannya, terutama APBN.

“Pelayanan dasar mampu menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Kebijakan fiskal lebih bersifat jangka pendek. Bagaimana caranya agar anggaran bisa memerangi kemiskinan dan kesenjangan,” katanya.

Tempo