Konektivitas Transportasi Perlu Gandeng Pihak Swasta dan BUMN

Membangun konektivitas transportasi, merupakan amanah pertama kali yang diberikan Presiden Jokowi pada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Untuk mewujudkan hal tersebut alumni ini langsung melakukan blusukan ke beberapa kota di Indonesia, mulai dari kota kecil di Jayapura,  yang memiliki landasan hanya 600 meter, dan ke Utara Sulawesi yang katanya jarak dari Manado 400 km, tapi dari Filipina 30 km dan mengunjungi Natuna.

Konektivitas transportasi sangat berkaitan dengan terjangkaunya daerah-daerah di punjuru Indonesia dengan moda transportasi darat-laut serta udara dan terjaminnya sarana-sarana terkait seperti pelabuhan laut, Bandara- Stasiun Kereta Api dan lain-lain.

Setidaknya ada beberapa proyek strategis konektivitas pemerintah saat ini dalam mendukung pengembangan kawasan di luar Jawa. Untuk bandara misalnya ada 5 bandara yang diusulkan kerjasama pemanfaatan dengan BUMN seperti Bandara Samarinda Baru - Samarinda, Bandara Hanandjoedin - Tanjung Pandan, Bandara Kalimarau - Berau, Bandara Raden Inten II - Lampung dan Bandara Juwata - Tarakan.

images-3

Belum lagi konektivitas transportasi mendukung 13 kawasan industri di luar Jawa. Beberapa proyek strategis untuk pelabuhan misalnya pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera. Untuk kereta api, pembangunan jalur KA Manado-Bitung, Sei Mangke- Bandar Tinggi, Kuala Tanjung, Pasoso - Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai - Bekasi - Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api. Untuk bandara seperti, Pengembangan Bandara Mutiara Palu, El Tari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manada dan Bandara Syamsyuddin Noor Banjarmasin.

Diakui Budi Karya untuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi, terjadi financial gap. Diperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi (2015-2019) sekitar Rp 1,283 triliun, sedangkan kemampuan pembiayaan pemerintah (2015-2019)sekitar Rp 491 triliun, gapnya sekitar 791 triliun. Untuk mewujudkan konektivitas transportasi diperlukan peran dari Pemerintah Daerah, BUMN dan sektor swasta. "Kami akan  akan membuka pintu lebar-lebar kepada swasta untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi," katanya.

Ia menambahkan dengan masuknya  swasta ini diharapkan dapat menghemat APBN dan anggarannya bisa dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Swasta menjadi opsi pertama yang didorong untuk membangun infrastruktur, setelah itu baru BUMN yang akan menawarkan ke BUMN untuk pengerjaannya. Tapi bila BUMN pun tidak sanggup, ia akan  mencoba menganggarkan dalam APBN.

Untuk mendorong swasta, pihaknya akan meninjau ulang beberapa peraturan yang ada di Kementerian Perhubungan. Bila ada yang sekiranya bisa untuk disederhanakan, akan disederhanakan. Ini bagian dari deregulasi yang diinginkan Presiden Jokowi. Pemerintah sendiri tengah mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah khususnya timur dalam rangka memperkuat konektivitas nasional yang bakal berdampak pula kepada peningkatan aktivitas perekonomian. Konektivitas yang lancar bakal mengurangi tingkat kesenjangan dan ketimpangan serta kemiskinan di berbagai daerah Indonesia.

Tentunya bila transportasi lancar, akan mendorong investor untuk mau menanamkan modal serta meningkatkan investasi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pemerintah pun tengah membangun suatu paradigma baru, yakni Indonesia sentris yang berupaya meniadikan ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)