Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) secara virtual pada Selasa (23/3). Pertemuan itu dinila penting, karena sebelumnya pada 17 April 2020 lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’ meskipun tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada 2021. Hal itu sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional.

Ketersediaan vaksi dinilai akan meningkatkan optimisme pemulihan. Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/3).

Selain alokasi anggaran PC-PEN, pemerintah fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity. “Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” ujar dia.

Menurutnya, kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif. Tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.

Dalam jangka panjang, Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja. “Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” tegas Menko Perekonomian.

Selain itu, demi mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). Pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.

“Pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Airlangga. Dirinya menambahkan, pemerintah akan meningkatkan kerja sama ekonomi internasional.

Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), guna memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan. Diharapkan melalui penjelasan komprehensif ini, outlook Indonesia dapat kembali naik dari negatif menjadi stabil.

Sumber: Republika.co.id