Trends Economic Issues zkumparan

Pemerintah Alokasikan RAPBN 2021 di 6 Sektor

Presiden Joko Widodo menganggarkan dana sebesar Rp356,5 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 mendatang. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan (14/08/2020).

Alokasi anggaran pada RAPBN tahun 2021 akan difokuskan pertama, untuk kesehatan sebesar Rp25,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, dan bantuan iuran BPJS. Kedua, untuk perlindungan sosial masyarakat menengah bawah sebesar Rp110,2 triliun yang akan didistribusikan melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sebesar Rp136,7 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, penyaluran UMKM sebesar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan, dan penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas,” kata Jokowi dalam pidato tahunannya.

Dia menambahkan, Pandemi Covid-19 menunjukan bahwa ketersedian dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi hal yang strategis dan penting. Sehingga, belanja infrastruktur akan diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

Selain itu, infrastruktur padat karya untuk mendukung kawasan industri dan pembangunan sarana kesehatan masyarakat, dan penyediaan kebutuhan dasar juga akan masuk ke dalam fokus pembangunan infrastruktur di tahun 2021.

Di tahun depan, ketahanan pangan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp104,2 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunanaan teknologi.

“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani atau NTP dan Nilai Tukar Nelayan atau NTN sebesar 102 sampai dengan 104 di tahun 2021,” kata dia melanjutkan.

Sementara itu, perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial, menurutnya, dilakukan melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Prakerja.

Pemerintah juga akan mendorong program reformasi perlindungan sosial berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2024.

Joko Widodo melanjutkan, sektor pariwisata akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp14,4 triliun untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Pemulihan pariwisata akan dilakukan dengan membangun pusat-pusat hiburan dan mengembangkan 5 fokus destinasi di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

”Kebijakan belanja negara ini diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95,” kata dia.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved