Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penting bagi proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Tahun tersebut akan menjadi momentum utuk melanjutkan reformasi kebijakan dan mempersiapkan fondasi dalam transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju.

RAPBN 2021 dirancang dalam kondisi perekonomian yang tertekan dan tidak pasti akibat pandemi Covid-19. Kontraksi ekonomi terdalam dialami oleh negara yang memiliki pembatasan yang ketat dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor dan priwisata. Kondisi tersebut mengharuskan lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% di kuartal II tahun 2020. Setelah sebelumnya mampu tumbuh sebesar 2,97% di kuartal I 2020.

“Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mulai pulih kembali pada tingkat 4,5% – 5,5% pada tahun 2021” kata Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan ini pertama, keberhasilan pemerintah dalam menangani Covid-19, serta ketersediaan vaksin di tahun 2021.

Kedua, akselerasi reformasi untuk mendukung produktivitas, daya saing, dan investasi. Ketiga, dukungan ekspansi fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tidak terjadi kontraksi yang lebih dalam lagi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, serta sisi penawaran atau produksi. Keempat, pertumbuhan ekonomi global yang akan menjadi efek domino, walaupun penuh ketidak pastian.

Prospek perekonomian nasional pada tahun 2021 diperkirakan akan membaik, seiring dengan proyek pemulihan perekonomian global dan dampak dari dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi.

Koordinasi kebijakan fiskal serta moneter yang baik akan memberikan sentimen positif di pasar keuangan domestik. Tingkat suku bunga SBN diperkirakan berada di angka 7,29% pada tahun 2021 mendatang. Sementara itu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya mengalami votalitas diprediksi akan bergerak menguat pada kisaran Rp14.600 per US$.

Tingkat inflasi juga diramalkan akan terkendali di angka 3%. Perkembangan inflasi ini akan dipengaruhi oleh pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat, penambahan likuiditas, ketersedian pangan dan kelancaran distribusi, serta kebijakan administered price yang akomodatif.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021 tersebut, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tahun depan, pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada kisaran 7,7-9,1 persen%. Sementara, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7%, tingkat ketimpangan pada kisaran 0,377-0,379%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,78-72,95%.

Dari sisi pendapatan negara, pemerintah akan melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Langkah ini akan dilakukan melalui penerimaan insentif. “Target pendapatan negara pada RAPBN 2021 mencapai Rp1,776,4 triliun,” kata dia.

Angka ini akan dicapai dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan berada di angka Rp1,5 triliun. Dengan rincian, penerimaan pajak mencapai Rp1.3 triliun atau tumbuh sekitar 5,8% dari target tahun 2020. Sedangkan, dari kepabeanan dan cukai ditargetkan akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp213,4 triliun atau meningkat sebesar 3,8% dari target tahun 2020.

Negara juga diproyeksikan akan mengantongi dana sebesar Rp293,5 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlah ini didukung oleh meningkatnya harga komoditas utama dunia, terutama minyak bumi dan optimalisasi penerimaan dari pelayaan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU. Sementara itu, dana dari penerimaan hibah juga akan mencapai Rpp0,9 triliun pada tahun 2021 mendatang. Dana ini akan ditujukan untuk program pengembangan desa dan perkotaan, termasuk penyediaan air bersih dan penangan perubahan iklim.

Di sektor belanja negara, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp2,7 triliun atau 15,6% dari PDB. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.

Anggaran di bidang kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2% dari belanja negara. Dana ini akan dialihkan untuk pengadaan vaksin, peningkatan nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui, serta balita. Lebih jauh, Rahayu mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk penurunan stunting, perbaikan program jaminan kesehatan nasional (JKN), serta pengintegrasian sistem kesehatan.

Di bidang pendidikan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari total belanja negara. Dana ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas lewat pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Pemerintah juga akan menggunakan dana ini untuk melakukan reformasi pendidikan, penguatan program vokasi dan kartu prakerja, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, dan LPDP. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk daerah 3T juga akan menjadi fokus pemerintah di tahun 2021 mendatang.

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga menjadi area yang difokuskan pemerintah. Dana segar sebesar Rp30,5 triliun siap dikucurkan untuk mengakselerasi transformasi digital, mendorong pelayanan publik melalui digitalisasi, mendorong kesetaraan di wilayah 3T dan 4 ribu desa dengan menambah akses jaringan internet.

Di bidang Infrastruktur, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp414,0 triliun untuk penguatan infrastruktur digital, mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya untuk mendukung kawasan industri dan pariwisata, dan pembangunan sarana kesehatan masyarakat.

Sementara itu, ketahanan pangan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp104,2 triliun yang akan diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana teknologi, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Di sisi lain, sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp419,3 triliun untuk program perlindungan sosial. Langkah tersebut dilakukan melalui program keluarga harapan, Kartu Sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja, serta dengan mendorong program perlindungan sosial berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population.

Sektor pariwisata dianggarkan sebesar Rp14,4 triliun. Dana ini ditujukan untuk pemulihan pariwisata dengan mengembangkan 5 destinasi prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan promosi serta partisipasi pelaku usaha swasta, mengaplikasikan pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya, dan membangun pusat hiburan.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan mencapai Rp796,3 triliun atau meningkat 4,2% dibandingkan outlook tahun 2020. Fokusnya adalah peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk dana desa, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp72,0 triliun.

Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung pemulihan perekonomian desa lewat program padat karya tunai jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Defisit RAPBN Tahun 2021 direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan defisit anggaran tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.03 triliun.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id