Economic Issues

Pertama Kalinya Penerimaan Negara Capai 100%

Pertama Kalinya Penerimaan Negara Capai 100%

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen. Kinerja ini diikuti oleh Belanja Negara yang mencapai 97 persen, dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen sejak tahun 2012.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara video conference dengan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu,) yang tersebar di 34 provinsi dalam rangka mengkomunikasikan perkembangan akhir tahun fiskal 2018 terkait penerimaan negara, pengeluaran negara, dan pengelolaan aset negara di Aula Mezanine, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Senin (31/12).

“Saya berterima kasih bahwa kita semua telah berhasil menyelesaikan tahun 2018, yang saya dengar tadi baik dari Papua sampai Sumatera untuk peneriman pajak mungkin masih di bawah 100 persen. Namun bea cukai dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) rata-rata di atas 100 persen. Ini telah berkontribusi untuk pertama kalinya tahun 2018, APBN kita total penerimaan negara mungkin akan mencapai di atas 100 persen. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ini merupakan suatu milestone,” puji Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, capaian kinerja tersebut tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu baik di pusat maupun unit vertikal-nya misalnya antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sudah menunjukkan hasilnya.

“Kalau dilihat tadi banyak yang sudah melakukan kolaborasi pajak dan bea-cukai, melakukan law enforcement, melakukan penindakan, saya yakin ini adalah cara kerja kita bersama yang akan semakin baik. Saya ingin ini semua ditingkatkan. Jadi memang kalau kita bekerjasama hasilnya lebih baik. Itu sudah nyata,” ujarnya.

Melalui capaian kinerja tahun 2018 ini, Menkeu optimis Kemenkeu akan siap menghadapi tahun 2019. Namun, Sri Mulyani tetap mengingatkan agar jajarannya tidak terlena dengan prestasi yang dicapai dan berharap semua pihak tetap menjaga kewaspadaan, mengingat masih adanya ketidakpastian global dan dalam negeri yang masih dinamis. Misalnya, ancaman perang dagang antara Amerika dan China serta mitra dagang strategisnya, fluktuasi harga minyak, serta indikator-indikator ekonomi makro lainnya.

“Tahun 2019 bukan tahun yang kita bayangkan akan jauh lebih ringan. Namun kita tidak terbebani. Untuk tahun 2019 kita masuki, Insya Allah dengan seluruh perasaan optimisme. Namun tetap kita memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi,“ pungkas Menkeu.

Video conference merupakan kegiatan rutin tahunan dengan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh hingga Papua.

Laporan tersebut mencakup pencapaian program strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian program strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu, dengan penyampaian laporan dibagi dalam enam regional, yakni:

Regional I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku; Regional II (seluruh Provinsi di wilayah Sulawesi), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Bagian Utara; Regional III (seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat;

Regional IV (Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali; Regional V (seluruh provinsi di wilayah Jawa), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; dan Regional VI (seluruh provinsi di wilayah Sumatera), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved