Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diproyeksi tumbuh 5,3%. Untuk memantapkan hal itu, pemerintah sudah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memantapkan iklim investasi dan perbaikan daya saing Indonesia menghadapi persaingan global. Paket kebijakan ekonomi dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, deregulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi fiskal termasuk kebijakan pengampunan pajak, dan kebijakan sektoral diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5,1% di 2017.

Investasi yang dilakukan oleh swasta sangat diharapkan mendorong sektor riil, termasuk sektor manufaktur. Pertumbuhan investasi saat ini masih relatif rendah, yakni hanya 5-6%. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,1% dibutuhkan pertumbuhan investasi 7-8%. “Ada 3 startegi agar iklim investasi berkembang dan memberi kontribusi maksimal bagi negara. Pertama, penguatan ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi, keterbukaan, dan kondisi sosial-politik. Kedua, ketersediaan infrastruktur. Ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang baik, termasuk kebijakan perpajakan, hingga sektor keuangan. Apabila ketiga stategi itu dapat dijalankan dengan baik maka perbaikan iklim investasi akan terwujud,” ujar Achmad Baiquni, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Pertumbuhan investasi turut didukung oleh pertumbuhan sektor konsumer sebesar 2,01%, konsumsi lembaga sektor rumah tangga sebesar 10,17%, belanja pemerintah sebesar 5,09%, ekspor sebesar 0,09%, dan pertumbuhan impor sebesar 0,02%. Namun, sayangnya sektor konsumsi masih mendominasi sektor konsumsi dan lebih banyak dipenuhi oleh produk impor. Sementara itu, sektor manufaktur dalam negeri yang bisa memasok produk untuk keperluan konsumsi kiat merosot dan kini hanya tingga 19,9% darti produk domestik bruto. Pertumbuhan sektor manufaktur, hanya 4,56% di triluan ketiga 2016. Padahal, sektor manufaktur diharapkan bisa menyerap tenaga kerja.

Program pengampunan pajak dengan target repartiasi aset sekitar Rp 1.000 triliun menjadi stimulus sekaligus menambah daya dorong pembangunan infrastruktur dan juga mendorong sektor riil yang diharapkan bisa menekan 7,02 juta pengangguran.