Penuntasan program elektrifikasi di seluruh pelosok Indonesia sangat krusial untuk mengangkat harkat seluruh penduduk bangsa. Oleh karena itu, PR Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga ke pedesaan.

Kendala terbesar PLN dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9% pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PLN sebagai tangan tangan kanan Pemerintah perlu dukungan dari Pemda-pemda di seluruh Indonesia.

Fatah Triyatna (49), arsitek dan pengembang perumahan di Yogyakarta berulangkali menjadi saksi terjadinya perubahan kehidupan masyarakat berkat adanya aliran listrik PLN. Misalnya saja seperti yang ia saksikan di beberapa daerah pelosok di Kabupaten Gunungkidul tempatnya membuka lokasi perumahan baru. Sebutlah beberap spot terpencil seperti di Kecamatan Semanu, Karang Rejo, Playen, bahkan Wonosari.

Fatah mengaku selalu bahagia ketika proyek pembangunan perumahan yang tengah ia bangun ikut memberi manfaat terhadap kehidupan penduduk yang bermukim di desa-desa sekitarnya. Maklum saja, sebagai pengembang ia harus bisa menyediakan layanan listrik untuk konsumennya. Nah imbasnya, pemukiman di sekitar proyek yang semula belum teraliri listrik, bisa ikut “nebeng” tiang listrik dan trafo yang dibangun PLN berdasarkan izin yang diajukan Fatah untuk kompleksnya.

Begitulah, kendati PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% pada tahun ini, Fatah seringkali menemukan spot-spot pemukiman yang luput dari jangkauan aliran listrik. Spot itu biasanya berupa komunitas rumah yang penduduknya tidak terlalu banyak, dan jaraknya cukup jauh dari transmisi tegangan menengah listrik.

Hanya saja, PLN pun harus mempertimbangkan efisiensi biaya untuk mengalirkan listrik ke sana. Karena selain butuh trafo tersendiri, untuk mengalirkan listrik ke pemukiman di pelosok seperti itu sudah tentu butuh sambungan kabel transmisi dan tiang-tiang listrik baru yang biayanya tidak sedikit.

Sementara di Tembilahan, salah satu kabupaten di provinsi Riau yang berada di perbatasan Jambi, Ridwan Hartono juga menjadi saksi geliat kehidupan dan ekonomi masyarakat yang terjadi akibat masuknya listrik. Daerah di pelosok Indragiri hilir yang biasanya mati begitu Maghrib turun, sejak setahun terakhir hidup sampai malam. Warung-warung buka lebih larut, udara malam tak lagi sepi berhias suara jangkrik karena sekarang ada bunyi televisi yang menguar dari rumah-rumah.

Kendati program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah sudah mencapai angka 98,3%, kenyataannya – seperti data yang diriilis Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, masih ada 1,8 juta Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia.

Yang mengejutkan, data itu memperlihatkan jumlah wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik justru ada Provinsi Jawa Timur. Ada 238.687 rumah tangga yang disebut di sana. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan Papua (7.670 rumah tangga) dan Papua Barat (3.135 rumah tangga).

Meski sekilas terlihat aneh karena kejadian terbanyak justru ada di Jawa, menurut I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, data itu masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik. Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (nyantol) dari rumah tangga induk.

Bagi Made, angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi sebesar 99,9% yang ditetapkan Pemerintah akhir tahun ini.

Meski terkesan ‘kecil’, jelas Made, namun tantangan untuk melistriki sisa 1,7% desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudah bagi PLN. Dirjen Ketenagalistrikan sendiri juga mengakui, dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinkan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PLN.

Lebih jauh Made memaparkan, untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur. Apalagi sejak tahun 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.

PLN, lanjut Made, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.

“Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan,” tegasnya. Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.

Namun pemerintah tentu saja juga tidak lepas tangan begitu saja. Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yang dilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati Gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk keperluan ini, Pemda bisa mengalokasikan anggaran dari APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.

Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut. Bagaimanapun juga, program elektrifikasi 100% untuk memajukan masyarakat akan sulit terwujud tanpa dukungan pemda-pemda setempat.

www.swa.co.id