Pemerintah optimistis pembangunan jaringan gas sebanyak 127.864 sambungan rumah tangga tahun ini segera terealisasi. Sempat terhambat saat pandemi merebak, proges pembangunan fisik jaringan gas di 23 kabupaten dan kota telah mendekati 80 persen.

“Harapan kami selesai di November akhir atau Desember awal semua hingga pengaliran gasnya,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Alimuddin Baso, Kamis 17 September 2020.

Alimuddin menuturkan pembangunan jaringan gas sempat terhambat pandemi lantaran keterbatasan mobilitas. Selain itu di masa awal pandemi kebijakan setiap daerah tentang pembatasan sosial belum beragam. Namun dengan penyesuaian protokol kesehatan proyek kembali berlanjut.

Pandemi tak hanya membuat pembangunan jaringan gas tahun ini tersendat. Pemerintah memutuskan memangkas anggaran proyek dari Rp 3,02 triliun menjadi Rp 1,3 triliun untuk efisiensi. Itu sebabnya target jaringan gas tahun ini hanya 127 ribu sambungan dari target awal mencapai 266 ribu sambungan.

Revisi target ini mempengaruhi sasaran pemerintah untuk memiliki 4 juta sambungan gas rumah tangga pada 2024. Targetnya, pemerintah membangun 316 ribu sambungan pada 2020 dan 734 ribu sambungan pada 2021. Sementara hingga 2024 tiap tahunnya ditargetkan rata-rata 800 ribu sambungan.

Pemerintah tengah mengkaji skema kerja sama dengan badan usaha demi menyiasati minimnya anggaran untuk target tersebut. “Kami sedang konsultasi publik untuk melihat respons mereka baik dari aspek legal, lingkungan, hingga kemampuan beli mereka,” kata Alimuddin.

Kementerian Energi bergerak bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan berkunjung ke lokasi-lokasi potensial, salah satunya Mojokerto.

Alimuddin mencatat saat ini baru sekitar 15 ribu jaringan gas rumah tangga yang terpasang di sana. Padahal terdapat sekitar 45 ribu rumah tangga di Mojokerto. Medan pun masuk radar pemerintah lantaran memiliki potensi 100 ribu rumah tangga namun baru 10 ribu jaringan gas yang terpasang.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Jugi Prayogo, mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah badan usaha yang tertarik berinvestasi di jaringan gas. Salah satunya adalah PT Jakarta Propertindo.

Perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah memberikan paparan mengenai rencana mereka untuk ikut membangun jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil di hadapan Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas. Jugi mengatakan mereka akan membuat studi kelayanan proyek.

Badan usaha lain yang juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah adalah PT Jabar Energi, anak usaha BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana. “Mereka secara verbal sudah menyatakan minat membangun jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di area Bandung,” ujar Jugi.

Untuk mendukung minat para badan usaha tersebut, BPH Migas berencana mengkaji ulang kebijakan harga jaringan gas bagi rumah tangga dan pelanggan kecil, khusus untuk investasi mandiri. Saat ini harga indikatif jaringan gas tersebut sekitar Rp 11-12 ribu per meter kubik.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk mencatat realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga hingga September 2020 mencapai 94.400 sambungan rumah tangga. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto, menyatakan beberapa titik pembangunan menunjukkan pencapaian target di atas 80 persen seperti di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Serang, Kota Semarang dan Kota Blora.

“Pembangunan Jargas rumah tangga pemerintah tetap berjalan dengan SOP ketat dan mencapai jadwal yang ditargetkan,” katanya.

Program jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program strategis nasional. Penggunaan gas diharapkan dapat mewujudkan bauran energi. Selain itu, penggunaan gas dapat membantu pemerintah hemat impor elpiji.

Sumber: Tempo.co