Power House PLTA Cirata (Photo: Anastasia/SWA)

Indonesia berencana mengurangi dampak emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di KTT perubahan Iklim di Paris 30 November lalu. Setahun sebelumnya, Presiden juga mencanangkan pengadaan listrik sebesar 35 ribu megawatt guna kemandirian energi Indonesia dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan.

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), anak perusahaan PT PLN (Persero), meluncurkan program Green Power Plant (24/5) di Cirata, Purwakarta, sebagai upaya membantu mensukseskan 2 langkah startegis yang dicanangkan pemerintah.

PJB direncanakan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas 66 bendungan dengan kapasitas 200 megawatt. Pembangunan PV Floating ini direncanakan akan dimulai tahun 2018 dengan menggandeng perusahaan listrik swasta asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Listrik yang dihasilkan nantinya akan disitribusikan ke wilayah Jawa-Bali dengan kisaran harga Rp 6 – Rp 7 per KWh.

Iwan menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan final dengan Masdar dan akan mencapai kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan. “MoU akan resmi di tandatangani dalam 1-2 minggu kedepan,” ujar Iwan. Namun, dia masih enggan untuk menjelaskan nilai investasi yang akan di terima PJB guna proyek PLTS nantinya.

Di UEA, Masdar berhasil mengembangkan PLTS sebesar 150-200 megawatt dengan harga jual US$ 2,42 sen per KWh, jauh lebih murah dari harga jual listrik PLTS di Indonesia yang mencapai US$ 22 sen per KWh. Namun di sisi lain, bukan perkara mudah mencapai harga jual listrik yang sama murahnya dengan di UEA. Tingkat kepanasan listrik yang mempengaruhi efisiensi, serta suku bunga yang rendah menjadi faktor murahnya harga jual listrik di UEA.

Sebagai tambahan, saat ini PJB memiliki aset pembangkit dengan kapasitas 7.000 megawatt dan mengelola pembangkit listrik berkapasitas 14.000 megawatt. PJB menargetkan kenaikan aset pembangkit listrik hingga 14.000 megawatt dan 28.000 megawatt untuk pengelolaan pembangkit listrik pada tahun 2021 nanti.