Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan baru (The New Normal). Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan situasi nasional akibat pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan saat ini pemeirntah tengah menyiapkan mekanisme scoring berdasarkan pehitungan epidemologi berbasis R0. “Selain itu, kami menyiapkan daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujar Airlangga.

Menurutnya, pemerintah juga melihat kesiapan publik seperti kementrian atau lembaga, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap cara bekerja dan bersosial di kondisi Normal Baru ini. Tingkat kesiapan yang saat ini dispkan terbagi menjadi 5 masih kritis, parah, substansial atau mulai siap sebagian, moderat, rendah atau semua siap.

R0 merupakan perhitungan reproduction rate dari penyakit atau infeksi. “Reproduction Rate ini menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu,” kata dia melanjutkan.

Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini. Untuk itu, formulasi ini pun akan disiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk Normal Baru.

“Kami sedang menyiapkan kriteria-kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil yaitu kabupaten/kota,” tutur Airlangga. Dia pun mengatakan bahwa beberapa sektor sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur yang nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19.

“Jadi akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” jelas Airlangga.

Lebih jauh dia mengatakan, Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang. “Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di pedesaan sebanyak 40 juta orang,” kata dia.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id