Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Perhubungan Tahun 2021 disesuaikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Langkah ini sesuai arahan Presiden untuk adaptif terhadap perceatan penanganan Covid-19.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa apa yang dilakukan selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong adaptasi kebiasaan baru menuju recovery ekonomi nasional. Sehingga masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara produktif, namun tetap aman dari Covid-19.

“Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB di sektor transportasi dimaknai sebagai cara baru bertransportasi dengan mengedepankan protokol kesehatan yang harus dijalankan baik oleh penumpang, operator sarana dan prasarana transportasi,” kata dia. Protokol kesehatan yang harus dijalankan mulai dari keberangkatan, perjalanan, sampai dengan kedatangan.

Dalam Rancangan RKP Tahun 2021, Kementerian Perhubungan diinstruksikan untuk mewujudkan Proyek Prioritas Strategis. Pertama, pembangunan Infrastruktur Ekonomi seperti jaringan pelabuhan utama terpadu yang meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Makassar, Bitung, dan Sorong.

Kementerian juga didorong untuk menyelesaikan proyek Kereta Api Makassar-Pare-Pare, dan Jembatan Udara 37 Rute di Papua. Kedua, pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan dengan membangun sistem angkutan umum masal di 6 wilayah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang dan Makassar.

Di saat yang bersamaan, kementerian juga mendapatkan Pagu Indikatif TA tahun 2021 sebesar Rp41,3 triliun. Besaran tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan Kemenhub tahun 2021 sebesar Rp75,7 triliun.

“Namun, kami tetap akan melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp10,4 Triliun,”ujar Menhub.

Adapun komposisi alokasi anggaran pada 4 program ialah program infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,769 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3,296 triliun, program dukungan manajemen sebesar Rp1,082 triliun, dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp197 Milyar.

“Kami akan meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi melalui skema Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta mengoptimalkan skema Kerja sama Pemanfaatan , Kerjasama Penyediaan Infrastruktur ,” kata dia menegaskan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id