Pembiayaan yang inovatif dan kreatif menurut Sri Mulyani menitikberatkan pada upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN. Hal tersebut bertujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor/pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Sri Mulyani juga melakukan penandatangan dan peluncuran beberapa proyek pembiayaan, antara lain: dua proyek dibawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Fasilitas Pembiayaan UKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya, Agreement Signing antara Eximbank dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada Financing Support of Construction Business in Africa through National Interest Account Program (NIA), dan satu proyek dibawah PT Indonesia Infrastructure Finance: Konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk – PT Acset Indonesia Tbk – PT Adhikarya (Persero) Tbk untuk Toll JORR III Cikunir – Ulujami.

”Selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup. Untuk belanja jalan tol sudah Rp 360 triliun, dengan pembiayaan alternatif kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama”, ungkap

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyampaikan bahwa KPBU memiliki keunggulan yaitu menjaga governance (transparan, akuntabel dan mempertimbangkan risiko). “Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita”.

Skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif yang dikembangkan adalah skema KPBU ysng merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta). Satu lagi skema inovatif yang dikembangkan adalah skema Blended Finance sebagai salah satu instrumen keuangan dimana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2019, direncanakan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun. Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan.

Baru-baru ini Kementerian Keuangan dan PT. SMI telah meluncurkan sebuah inisiatif baru yang diberi nama SDG Indonesia One (SIO) sebagai sebuah platform untuk fasilitas blended finance yang akan menggabungkan dana hibah dan investasi swasta.

Platform ini akan memberikan fasilitasi pada kerjasama antara pemerintah dan beberapa tipe donor, investor dan lembaga filantropi dalam mendukung pencapaian SDG di Indonesia. Sektor prioritas yang akan ditargetkan termasuk kesehatan, pendidikan, energy terbarukan dan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, air dan pengelolaan sampah.

BUMN dan instansi dibawah Kementerian Keuangan diharapkan terus meningkatkan sinergi antar sesama, dan juga bersinergi dengan Kementerian/instansi lain dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan skema pembiayaan inovatif dan kreatif secara optimal.