Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, menuturkan bahwa ke depannya, Kementerian Kominfo akan memperhatikan beberapa aspek penting, di antaranya infrastruktur digital, ekonomi digital serta mendorong keamanan siber yang kuat.

Tak hanya itu, Johnny pun akan memperkuat kedaulatan data di Indonesia. “Bukan untuk membatasi. Jangan itu juga dilihat secara sempit soal menyimpan data di dalam atau di luar negeri, namun ini terkait dengan kepentingan negara dan manfaat negara atas data-data yang dihasilkan melalui kemampuan jenius warga negara kita,” ujarnya, di Jakarta (28/10/2019).

Kementerian Kominfo juga akan membangun 4.000 BTS (Base Transceiver Station) di seluruh Indonesia, terutama di area blind spot. “Dengan maksud, agar keterjangkauan teknologi informasi sampai di rakyat terdepan, khususnya di wilayah-wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). Ini yang akan menjadi perhatian kita,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan menambah satelit lagi ke depannya. “Di wilayah udara, kita memang masih membutuhkan penambahan satelit. Ada satelit multifungsi yang bernama Satria yang tentunya harus kita dalami terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan teknis, komersial, dan financing structure dengan kementerian terkait,” terangnya.

Fokus Johnny juga terdapat pada platform digital yang dituntut agar bisa menjangkau rakyat Indonesia secara luas. Berkaitan dengan hal itu, ke depannya ia berupaya akan mencetak 1.000 startup baru, sekaligus meningkatkan kapitalisasi start-up yang ada di Indonesia.

“Kementerian ini akan siap selalu untuk menjadi regulator yang ramah terhadap dunia usaha dan memfasilitasi agar memudahkan mitra-mitra usaha dan memberikan akselerasi agar ada percepatan-percepatan, sehingga kita bisa maju,” tutur Johnny.

Ke depannya, semua platform digital yang akan beroperasi di Indonesia pun harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Kemkominfo, mulai dari pelaporan terhadap jenis bisnisnya hingga data-data yang dikumpulkan.

Fokus Johnny yang lainnya adalah pada fenomena migrasi dari televisi analog ke televisi digital, sehingga ia membutuhkan legislasi primer yang kuat. “Kita berharap agar membuat suatu road map agar Analog Switch Off bisa dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2024. Kalau bisa dipercepat, mengapa tidak,” ujarnya berharap.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id