Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut bahwa persepsi publik pada kinerja BUMN 80 persen di antaranya adalah positif. Erick juga salut atas kepercayaan pasar modal yang luar biasa pada BUMN, sehingga harga saham-saham BUMN bisa menyaingi bahkan mengalahkan perusahaan-perusahaan asing dan swasta.

Untuk pertama kalinya, saham-saham BUMN dinilai tidak kalah atraktifnya dengan perusahaan-perusahaan internasional dan swasta yang ada di Indonesia. Bahkan return-nya dianggap lebih bagus.

“Selama setahun ini di bawah kepemimpinan saya dan tentu yang membantu saya, kita bisa satu visi satu hati. Yang tidak lain tentu visi dan misi ini sama, yaitu kepercayaan. Good Corporate Governance, transparansi, itu menjadi kunci dari sustainability yang ada di BUMN,” tuturnya.

Arya Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN RI mengatakan, citra BUMN yang konsisten positif, kinerja yang tetap memberikan kontribusi sempurna baik untuk pemerintah maupun rakyat, sampai peran strategis seluruh insan BUMN selama masa pandemi merupakan kinerja bersama yang patut diapresiasi. Kesan baik dan penerimaan positif tersebut tidak lepas dari kompak dan konsistennya akselerasi serta penguatan dua aspek fungsi internal di seluruh BUMN.

Atas kinerja Kementerian BUMN yang dinilai ciamik itulah sejumlah lembaga memberikan apresiasi, salah satunya Joko Widodo Club (JWC). JWC memberi support penuh untuk Menteri BUMN, Erick Thohir dalam menata BUMN ke arah yang lebih baik. Hal itu bisa dilihat dari adanya peningkatan-peningkatan kerja positif di perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.

“Menteri BUMN Erick Thohir adalah sosok luar biasa yang mampu membawa BUMN ke arah yang lebih baik dan profesional. Sehingga, kinerja perusahaan-perusahaan BUMN sekarang ini terus meningkat,” jelas Ir. Albert Simangunsong, Ketua Umum JWC dalam siaran pers.

JWC juga mengapreasiasi 100 hari kinerja Kapolri yang dianggapnya memuaskan. Sebagai contoh kinerja Polri dan KPK dalam OTT Bupati Nganjuk, dan hal ini dapat memberi secerca harapan dalam pemberantasan korupsi. Lalu, dalam penanganan KKB di Papua, cukup juga memberikan satu kepastian hukum bagi masyarakat. Juga, penyelewengan vaksin yang seharusnya masyarakat mendapatkanya tidak membayar, tetapi malah terjadi pungutan biaya sebesar Rp250.000 oleh oknum ASN di Dinas Provinsi Sumut.

www.swa.co.id