Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2021 dalam kondisi normal seiring penurunan kasus Covid-19 dalam negeri yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Perkembangan kasus harian Covid-19 yang rendah pada Triwulan IV 2021 mendorong pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mendukung berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi.

Pemulihan ini, ungkapnya, tercermin pada perkembangan indikator dini hingga Desember 2021, antara lain mobilitas masyarakat yang melampaui level pra pandemi, keyakinan konsumen yang kuat, penjualan eceran yang meningkat, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang bertahan di zona ekspansif, konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang meningkat, serta kinerja positif penjualan kendaraan bermotor dan semen.

Ia mengatakan, laju inflasi tetap rendah dengan IHK 2021 di level 1,87% (yoy), di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%. Surplus neraca perdagangan berlanjut di Desember 2021 dan secara akumulatif di tahun 2021 mencapai US$ 35,34 miliar. Cadangan devisa berada pada level US$ 144,9 miliar, setara 8 bulan impor barang dan jasa.

“Perkembangan tersebut turut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global dengan PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat,” ujar Menkeu.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengingatkan bahwa masih terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai, baik dari sisi domestik maupun global. Potensi risiko dari sisi domestik terutama terkait kenaikan kasus Covid-19.

Lalu potensi risiko global antara lain gangguan rantai pasok di tengah kenaikan permintaan yang mendorong peningkatan tekanan inflasi terutama akibat kenaikan harga energi serta berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed dalam merespons tekanan inflasi AS yang meningkat (Desember 2021: 7,0% yoy) serta peningkatan tensi geopolitik di kawasan Baltik.

Selain itu, Menkeu juga mengatakan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terjadi berkat dukungan dari berbagai elemen kebijakan dalam KSSK. Sinergi kebijakan, baik yang bersifat across the board yaitu berlaku untuk seluruh sektor di dalam perekonomian, maupun yang sifatnya spesifik pada sektor tertentu.

Kebijakan across the board yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan antara lain pemberian insentif fiskal dan dukungan belanja pemerintah untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat. Adapun kebijakan yang spesifik diberikan untuk sektor tertentu, seperti pemberian insentif di sektor properti dan otomotif dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

Insentif PPN untuk perumahan yang diberikan pemerintah kemudian diperkuat dengan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti.

“Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp465,55 triliun sampai dengan bulan Desember 2021,” tuturnya.

Sementara itu untuk sektor otomotif, insentif PPN barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah dikolaborasikan dengan kebijakan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dan uang muka perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI telah mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun hingga 3 Desember 2021.

“Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di tahun 2021 mencapai level 863.300 apabila dibanding dengan penjualan 578.300 pada tahun 2020. Kedua insentif ini telah memberikan dampak yang positif bagi kedua sektor tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Editor : Eva Martha Rahayu

swa.co.id