Pandemi Covid-19 yang dirasakan selama 9 bukan tahun ini menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 sebesar minus 3,49 persen. Indonesia pun resmi masuk ke dalam resesi karena sebelumnya ekonomi kuartal II juga bertumbuh negatif sebesar 5,2 persen.Namun, di tengah negatifnya pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian kuartal III bertumbuh 1,01 persen.

Sementara lima sektor utama lainnya justru bertumbuh negatif. Industri pengolahan tercatat minus 4,31 persen, perdagangan minus 503 persen, konstruksi minus 4,52 persen, serta pertambangan minus 4,28 persen.

Berdasarkan fakta tersebut, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional. “Hanya saja itu perlu didukung dengan upaya memulihkan tingkat konsumsi domestik yang tertekan oleh pandemi Covid-19,” kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan KADIN Franciscus Welirang dalam diskusi Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Rabu (18/11).

JFSS diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak 2010 (2010, 2012, 2015 dan 2018). Menampung masukan dari seluruh pemangku kepentingan, JFSS bertujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan pada saat yang sama meningkatkan produktivitas petani yang serta merta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Kali ini KADIN menyelenggarakan JFSS-5 pada 18-19 November dengan mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan.”

Menurut Franciscus, agar sektor pangan dapat berkembang perlu adanya langkah dan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan pasar domestik menjadi strategis, baik dari sisi permintaan maupun suplai. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat perlu didorong. Adapun dari sisi suplai, perlu terobosan untuk mensubstitusi komoditas pangan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri, seperti daging sapi, sayuran dan buah-buahan.

“Faktor suplai dan permintaan ini perlu dikelola agar terjadi keberlanjutan produksi di sektor pertanian sehingga harga komoditasnya stabil dan kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya. Franciscus juga menekankan pentingnya peran koperasi petani dalam sebuah ekosistem pertanian. Koperasi, kata dia, bisa berperan membantu petani, khususnya menjadi jembatan dengan perbankan nasional. “Koperasi petani harus diperkuat,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sektor pertanian, termasuk pangan sangat penting dalam perekonomian nasional. Pada saat pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas di sejumlah sektor perekonomian nasional, sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan justru mampu tumbuh sekitar 2,5 persen (year on year/yoy).

Karena itu, pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan agar tetap tumbuh positif, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 80 juta penduduk desa. “Bantuan tunai tersebut, termasuk untuk 3,7 juta petani, nelayan, dan buruh nelayan,” kata Sri.

Menurut Sri, dalam menjaga stabilitas harga pangan, perhatian bukan hanya terhadap daya beli masyarakat saja. Kesejahteraan petani juga perlu menjadi perhatian. “Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di dalam keseimbangan harga pangan adalah kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah,” dia menambahkan.

Lebih lanjut Sri mengatakan, pemerintah juga akan berusaha mempercepat pembentukan food estate di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Food estate tersebut sebagai salah satu cara untuk menaikan produktivitas padi dan non-padi. Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar Rp104 triliun dalam APBN 2021 untuk pengembangan food estate dan ketahanan pangan.

Franciscus menyatakan salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah penerapan sistem inclusive closed loop. Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture, Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, dan Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

Keberadaan off-taker tersebut tidak hanya memberi pendampingan tetapi juga memberi jaminan pembelian atas hasil produksi dengan harga pasar. “Inclusive closed loop merupakan skema kemitraan antar- stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi sektor pertanian dan pangan, dengan proporsi hampir mencapai 52 persen. Para pelaku usaha di sektor pertanian tersebut menghadapi kendala seperti kepemilikan lahan sempit atau merupakan nelayan kecil dan buruh nelayan di sektor perikanan. “Mereka juga menghadapi rantai pasok komoditas yang rumit dan panjang sehingga kerap menekan harga petani atau nelayan,” katanya.

Menurut Teten, untuk memberdayakan para petani dan mencapai ketahan pangan, Kementerian Koperasi berusaha mendorong penguatan kelembagaan petani, nelayan dan peternak dalam sebuah koperasi modern sehingga nantinya bisa mencapai skala ekonomis. Koperasi modern tersebut nantinya akan mengadopsi konsep corporate farming (korporatisasi pangan). “Ada delapan komoditas yang sedang dijajaki penguatan kelembagaannya,” kata Teten mengungkapkan.

Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, sejauh ini masih ada disparitas harga sejumlah pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, yang disebabkan tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik. Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam untuk mengatasi disparitas harga pangan tersebut. Salah satu upaya untuk menekan disparitas harga pangan tersebut adalah dengan “Gerai Maritim” dengan memanfaatkan Tol Laut.

Gerai Maritim, kata Agus, merupakan kegiatan untuk mendistribusikan barang, khususnya barang Kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal serta Perbatasan (3TP) dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. “Pemerintah memberi subsidi untuk ongkos angkutnya,” ujar dia.

Agus mengatakan, untuk mendukung peningkatan daya saing produk pangan, Kementerian Perdagangan telah memiliki sejumlah program dalam jangka pendek dan menengah. Kebijakan jangka pendek antara lain kemitraan antara para pelaku usaha, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan pelatihan kepada UMKM. Adapun kebijakan jangka menengah di antaranya kebijakan stabilisasi harga, kebijakan pengendalian impor dalam mendukung subsitusi impor, memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. “Strategi lainnya pemanfaatan resi gudang dan juga pasar lelang komoditas,” kata dia.

“Mayoritas petani di Indonesia berada di mata rantai paling bawah sehingga menerima pendapatan yang kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis dan minimnya fasilitas infrastruktur di Tanah Air. Namun, semua kendala tersebut bisa teratasi dengan penggunaan teknologi. “Teknologi, khususnya digital, bisa menjadi solusi bagi para petani,” jelas Founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya.

Sementara, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, peran perbankan, sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan.Terlebih lagi saat ini daya beli masyarakat, termasuk para petani menurun, padahal roda perekonomian harus dikembalikan ke putaran awal. Karena itu, perbankan, termasuk BRI selalu menggandeng para petani pangan dan UMKM untuk memberikan edukasi dan pendampingan agar mereka bisa menjadi mitra lembaga keuangan yang setara.

“Kami sendiri (Bank BRI) memprioritaskan penyaluran kredit kepada (UMKM) di sektor pangan untuk mendongkrak kapasitas produksi pangan dalam negeri,” ujarnya. Sunarso juga menambahkan, sektor pertanian Indonesia harus sudah berubah dari teknologi tradisional ke pertanian presisi dan selanjutnya harus berubah menjadi futuristic farming. “Strategi pertanian kita (Indonesia) harus visioner dan pangan harus dibicarakan untuk 40-50 ke depan,” kata dia.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id