Kemacetan bukan hanya milik orang Jakarta, tapi mulai dirasakan dibeberapa kota besar di Indonesia. Sebenarnya kemacetan bukan masalah baru di Jakarta mengingat Jakarta sebagai sentral ekonomi dimana kegiatan bisnis dan perkantoran pemerintah maupun swasta mayoritas berpusat di Jakarta.

Dalam diskusi dengan tema “Peran Kota Penyangga Sebagai Solusi Kemacetan Ibukota”, Yayat Supriyatna pengamat transportasi dari Universitas Trisakti memaparkan, diprediksi, 10 tahun lagi Jakarta (Jabodetabek) akan menjadi kota megapolitan terbesar di dunia. Jika Tokyo saat ini sebagai kota terpadat dengan penduduk 35,3 juta, berdasarkan penelitian Euromonitor International, jumlah populasi Jabodetabek akan mencapai 35,6 juta orang pada 2030.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di ibu kota. Sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang layak.

“Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” kata Yayat.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada tahun 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari. Jumlah itu terdiri dari pergerakan dalam kota sebesar 23,42 juta, komuter 4,06 juta dan pergerakan lainnya yang melintasi Jabodetabek sebesar 20,02 juta orang per hari.

Menurut Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo, sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.

Harapannya, terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi, yang menyebabkan kemacetan. “Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang,” kata Heru.

Indikator lainnya adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata 30 kpj pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80 persen dari panjang jalan di perkotaan. “Juga menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” kata Heru.

Karena itu, kota-kota penyangga dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodir pergerakan masyarakat. “Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga,” jelasnya.

Peran serta pengembang untuk mengurai kemacetan Jakarta sangat dibutuhkan. Seperti yang dilakukan Podomoro Golf View. Menurut Alvin Andronicus, Assistant Vice President Podomoro Golf View, pengembangan kota baru Podomoro Golf View merupakan salah satu cara pihaknya dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan.

Rencananya, kawasan hunian terpadu yang berlokasi di Tapos ini, akan dibangun stasiun LRT, park and ride serta feeder untuk kendaraan umum. “Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan ke luar kawasan. Mengingat dengan akan dibangun sekitar 25 tower (total 37 ribu unit) kawasan PGV diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa.