Bank Pembangunan Asia (ADB) menginginkan pemerintah negara-negara di Asia termasuk Indonesia dapat mencegah dampak bencana alam terhadap kerentanan ekonomi.

“Sebagaimana saat menghadapi tekanan bencana finansial, kini saatnya kita (Asia) menghadapi tekanan melawan bencana alam,” kata Direktur Jenderal Evaluasi Independen ADB, Vinod Thomas, di Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Thomas, dalam area bencana alam, dibutuhkan kesiapan yang lebih besar dan tindakan pencegahan yang lebih baik seperti dalam menghadapi banjir dan badai.

Meski bencana banjir mendera Bangkok, Beijing, Jakarta, dan Manila dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesiapan terhadap bencana alam di beberapa negara berkembang di Asia masih rendah. “Banyak warga miskin yang hidup di kawasan yang tidak memiliki perencanaan tata ruang yang baik, yang berada dalam risiko tertinggi,” katanya.

Menurutnya, pengukuran reduksi risiko bencana masih belum muncul secara memadai di dalam perencanaan pembangunan sejumlah negara. Hal tersebut termasuk di sejumlah negara yang kerap terkena bencana sehingga sangat diperlukan proyek pembangunan yang tahan terhadap bencana alam.

ADB menyadari bahwa alasan akan hal tersebut antara lain karena alokasi anggaran yang kurang memadai dalam proyek infrastruktur dan pencegahan perubahan iklim. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari pemerintahan dan lembaga pembangunan untuk menyediakan peringatan dini yang efektif terhadap tekanan ekonomi dan finansial serta jaring pengaman sosial yang memadai.

“Asia memimpin dunia dalam laju pertumbuhan, tetapi pemerintah butuh lebih sadar terhadap risiko faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) Achim Steiner mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cepat mengambil keputusan tentang komitmen Indonesia terhadap target perubahan iklim pada sidang di Kopenhagen, Denmark.

“Sementara sejumlah negara lain masih enggan mendukung pencapaian target sesuai standar yang dipersyaratkan, Presiden Yudhoyono langsung menyatakan komitmennya,” kata Steiner.

Steiner nengatakan, tidak selalu mudah bagi setiap negara, termasuk Indonesia mengambil kebijakan terkait dua sisi kepentingan yang saling berhubungan erat, seperti masalah ekonomi dalam konteks pembabatan hutan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan pelestarian hutan bagi kelangsungan terpeliharanya flora dan fauna secara berkelanjutan. (EVA)