Lembaga pengkajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR sudah lebih menyasar poin-poin janji kampanyenya, Nawacita. Poin yang dimaksud adalah peningkatan alokasi belanja infrastruktur dan kesehatan.

Selain itu, pemerintah dalam rancangan belanjanya juga menambah alokasi dana desa yang lebih besar dengan tujuan mendorong laju perekonomian. Ketiga poin tersebut menjadi pembeda dari penyusunan anggaran sebelumnya.

Ekonom dari CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, mengatakan, ada yang berbeda dari RAPBN 2016 dengan yang sebelum-sebelumnya. Di antaranya, adanya peningkatan yang cukup besar pada alokasi belanja infrastruktur dan kesehatan. Selain itu untuk pertama kalinya jumlah alokasi untuk transfer ke daerah lebih besar dari alokasi belanja kementerian/lembaga pusat. “Ini pertama kali dalam sejarah,” katanya, saat menjadi pembicara pada acara CORE Media Diskusi, di Jakarta, Selasa, 15 September 2015.

Lebih jauh ia menambahkan, langkah menaikkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan kesehatan merupakan langkah yang tepat. “Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kinerja perekonomian nasional, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sementara peningkatan alokasi belanja untuk kesehatan menjanjikan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan,” katanya. Begitu pula dengan langkah menaikkan alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar dari dana untuk pusat merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian masih ada beberapa poin dalam RAPBN yang belum berubah. Misalnya, mayoritas belanja negara dihabiskan untuk belanja rutin. Kedua, defisit anggaran cukup besar mencapai Rp 273,179 triliun atau 12,9 persen dari total belanja negara. Akibatnya pemerintah masih harus bergantung pada utang, domestik maupun luar negeri.

Core menyarankan, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengoptimalkan peran RAPBN 2016 sebagai stimulus ekonomi. Pertama, meningkatkan produktivitas belanja melalui pengurangan sumber kebocoran anggaran dan pengurangan kegiatan yang bersifat konsumtif. Kedua, memastikan masalah klasik penyerapan anggaran tak lagi berulang.

“Pengalaman selama satu tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa bongkar-pasang kementerian negara/lembaga tingkat pusat dan perubahan nomenklatur pemerintah menghambat realisasi program kerja dan penyerapan anggaran,” kata Akbar.

Saran ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif terhadap pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Di luar urusan fiskal, masih ada hal-hal lain yang juga sangat penting bagi upaya mendorong laju perekonomian, mulai dari stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas harga domestik, hingga deregulasi dan debirokratisasi. ”Sinergi dan integrasi antara kebijakan fiskal dan nonfiskal ini menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian nasional yang kompleks,” katanya.

Prasetyantoko, ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Atmajaya juga menyatakan, tiga poin dalam RAPBN tersebut sudah menjadi perpanjangan tangan dari Nawacita. “Hal ini sesuai dengan janji presiden dalam Nawacita yang ingin membangun dari pinggiran,” katanya.

Namun langkah-langkah tersebut tak akan cukup untuk mendorong laju perekonomian, jika tidak dibarengi dengan langkah lain. Untuk memastikan bahwa RAPBN 2016 akan benar-benar berperan sebagai stimulus ekonomi, pemerintah perlu mengambil langkah tambahan.

Tempo